Bekasi, investigasi.news– Rapat kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda) II Kabupaten Bekasi yang digelar di Aula Gedung Bupati, lantai dua, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/9/2025), diwarnai sejumlah keluhan dari kelompok tani yang hadir dari 23 kecamatan.
Para petani mengeluhkan kekeringan yang meluas sehingga berpotensi menyebabkan gagal panen dan kerugian ekonomi. Kekeringan ini dipicu oleh tidak optimalnya pasokan air.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran dinas terkait, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Dra. Hj. Ani Gustini, MM; Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulya; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Surya; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Doni Sirait; Kepala Dinas Pertanian; serta para kelompok tani dan pihak terkait lainnya.
Dalam rapat, para ketua kelompok tani menyampaikan sejumlah persoalan serius di sektor pertanian, mulai dari keterbatasan pasokan air, ancaman gagal panen akibat kekeringan, hingga maraknya bangunan liar di bantaran kali yang memperburuk kondisi irigasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang PSDA Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulya, yang mewakili Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah merancang langkah strategis ke depan.
“Kami akan membuat sistem perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan infrastruktur air yang terintegrasi dengan sumber daya air, atau yang kami sebut Ir. Berdasi (Infrastruktur Air yang Berintegrasi dengan Sumber Daya Air),” ujar Agung.
Ia menegaskan, program tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan para petani, khususnya terkait ketersediaan air yang sangat vital bagi peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Bekasi.
“Kami juga sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kekurangan air, salah satunya dengan normalisasi kali. Tahun lalu kami melakukan tanggap darurat dengan normalisasi saluran irigasi di 33 titik di wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, bendungan di Kali Bulak Mangga juga sudah kami benahi. Namun, upaya ini masih terkendala adanya bangunan liar (bangli) di bantaran kali, sehingga alat berat seperti ekskavator tidak bisa melintas. Kami telah bersurat kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban bangli agar normalisasi sungai bisa berjalan maksimal,” tutupnya. Roni
