Lubuk Basung, Investigasi.news – DPRD Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025, Selasa (19/8).
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Paripurna sebelumnya, yakni penyampaian nota pengantar Bupati Agam tentang RAPBD-P 2025 yang telah dilaksanakan pada 15 Agustus 2025 lalu.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Agam H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman. Turut hadir Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, anggota DPRD, dan kepala OPD terkait.
Sebanyak tujuh fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangannya melalui juru bicara masing-masing. Salah satu sorotan utama dari fraksi-fraksi adalah persoalan defisit anggaran dalam RAPBD-P.
Fraksi PKS melalui juru bicara Suhermi, S.Pd., menekankan perlunya evaluasi penyerapan anggaran yang telah berjalan agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran.
Fraksi NasDem, melalui Syahrial, menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dapat ditingkatkan. “Pemerintah daerah perlu menggali potensi pendapatan secara kreatif dan inovatif tanpa membebani masyarakat kecil, seperti melalui digitalisasi pajak,” ujarnya.
Senada, Fraksi PAN lewat Antonis, S.Hi., meminta pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap infrastruktur jalan rusak seperti ruas Simpang Koto Baru menuju Sungai Puar, Canduang, dan Baso yang sudah banyak berlubang.
Fraksi Demokrat melalui Alber meminta pemerintah daerah lebih maksimal dalam penyusunan program berdasarkan skala prioritas. “Kami mendorong agar perbaikan SD Negeri 11 Sipisang di Jorong Air Kijang, Nagari Nan Tujuah, Kecamatan Palupuah yang rusak tertimpa pohon pada 3 Februari 2024 dapat diakomodasi dalam RAPBD-P 2025,” pintanya.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Nesi Harmita, ST mendesak kepastian pengangkatan tenaga honorer R2, R3, dan R4 menjadi PPPK paruh waktu sesuai Keputusan Menpan-RB No.16 Tahun 2016. “Ini harapan terakhir bagi 380 honorer R2-R3 serta 1041 honorer R4 yang telah mengabdi belasan tahun. Pemerintah daerah harus memastikan SPTJM mereka lengkap untuk mencegah data siluman,” tegasnya.
Fraksi PPP melalui Novia Novel mempertanyakan seberapa besar alokasi anggaran belanja dalam RAPBD-P 2025 yang berpihak pada layanan dasar masyarakat, terutama di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. “Sudah memasuki Agustus, kami mendorong percepatan realisasi program kerja OPD serta implementasi pokok pikiran DPRD yang belum terlaksana,” ujarnya.
Terakhir, Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB, PKB) melalui Zulfahmi, SH, M.Kn meminta peningkatan kapasitas SDM administrasi dan tenaga lapangan agar capaian retribusi dan pajak daerah lebih optimal.
(Humas DPRD Agam)
