Jember, Investigasi.news – Anggaran fantastis senilai Rp2,8 miliar untuk pencetakan stiker penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Jember menuai kritik tajam. Dua anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memangkas dana tersebut karena dinilai terlalu memboroskan anggaran daerah.
Kritik tersebut disampaikan oleh Wahyu Prayudi Nugroho (Nuki) dan Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha, dalam rapat dengar pendapat pembahasan KUPA-PPAS pada Selasa (18/8/2026). Mereka menilai alokasi miliaran rupiah hanya untuk mencetak stiker penanda sangat tidak efisien.
Nuki menilai Pemkab Jember tidak perlu membuat desain stiker yang berbeda-beda untuk setiap program bansos.
Ia mengusulkan integrasi data menggunakan teknologi yang lebih modern dan murah.
“Jadi satu [stiker] bisa. Yang urgensi ini sebenarnya barcode-nya,” ujar Nuki.
Menurutnya, satu jenis stiker yang dilengkapi dengan kode batang (barcode) sudah cukup untuk memuat seluruh informasi program bantuan yang diterima warga, sekaligus memotong biaya cetak secara signifikan.
Senada dengan Nuki, Indi Naidha juga mempertanyakan validitas jumlah stiker yang direncanakan. Dengan total penduduk Jember yang mencapai 2,6 juta jiwa, tidak masuk akal jika anggaran stiker membengkak begitu besar.
“Penduduk Jember 2,6 juta, kan tidak semua miskin. Tidak mungkin dikasih stiker semua,” kritik Indi.
Dalam Perubahan APBD 2026, Pemkab Jember mengalokasikan Rp2,8 miliar untuk mencetak 703 ribu lembar stiker. Berikut rinciannya:
– Stiker BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai): 398 ribu lembar (Rp1,592 miliar)
– Stiker UHC (Universal Health Coverage): 210 ribu lembar (Rp840 juta)
– Stiker PKH (Program Keluarga Harapan): 95 ribu lembar (Rp380 juta)
Kepala Dinas Sosial Jember, Akhmad Helmi Luqman, menjelaskan bahwa penempelan stiker di rumah-rumah warga ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi di lapangan. Langkah ini diambil setelah pihak Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan kasus di mana warga mengaku tidak pernah menerima bantuan, atau lupa dengan bantuan yang telah mereka terima.
Meski tujuannya untuk transparansi data, DPRD Jember tetap mendesak adanya efisiensi total. Dewan meminta Pemkab menyederhanakan jenis stiker dan memanfaatkan teknologi penomoran digital agar uang rakyat tidak habis untuk urusan seremonial cetak-mencetak. Js
