Padang Panjang, investigasi.news – Di duga pengalihan Anggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) Rektorat Kampus ISI T.A 2024 Diperuntukan membayar pelaksanaan proyek mangkrak gedung kuliah ISI di Korong Tarok yang hanya mencapai bobot 13%.
jika informasi itu benar sudah saatnya APH menelusurinya, dari sejumlah deretan masalah di proyek mangkrak ISI tu patut di tengarai bahwa pihak Rektorat ISI telah melakukan kesewenangan tanpa kajian dan proses perencanaan yang matang dalam pembangunan gedung II kampus ISI.
Informasi yang diterima Media dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa, pada tahun anggaran 2023 silam, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberi bantuan melalui anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada Rektorat ISI, Dimana dari 13 PTN Se-Indonesia yang mendapatkan SBSN itu, satu diantaranya adalah ISI Padang Panjang.
” SBSN itu diberikan dari pengajuan Proposal ke Kementrian guna penambahan Pembangunan Gedung Kuliah Baru di Tarok City. Adapun anggaran SBSN itu disetujui untuk pembangunan dengan besaran pagu anggaran Rp. 50 Milyar dan itu hanya untuk Pembangunan tidak termasuk penggantian tanaman masyarakat yang ada di areal lahan ISI” katanya.
Adapun luas lahan untuk ISI, tambahnya, 43 Ha dan berada di Korong Tarok, Kanagrian Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan untuk ganti tanaman masyarakat informasinya digunakan dana BLU ISI sebesar lebih kurang Rp. 9 Milyaran, dan pada tahun 2024 proses pelaksanaan pembangunan dimulai” katanya lagi.
Perjalanannya, pada Tahun Anggaran 2024 disetujui anggaran SBSN itu namun untuk proses pencairannya memakai sistim termen, dimana ISI mendapatkan SBSN sebesar Rp. 50 Milyar untuk satu tahun anggaran, untuk pencairan tahap awal, bobot pekerjaan harus mencapai 30% paling banyak, sedangkan untuk tahun jamak (Multi Years) 20%, persoalannya Penyedia Jasa tidak mampu melaksanakan kegiatan tersebut hanya mencapai bobot 13%, nah disini apakah dana SBSN itu kembali ke Pusat atau sebaliknya?” Tanyanya.
Memang untuk proses lelang sendiri, imbuhnya, langsung dari Pokja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, dan akhirnya di dapat pemenang tender PT. JU-TZK KSO dari Banten Tanggerang dengan nilai kontrak Rp. 38 Milyar lebih dari pagu anggaran SBSN lebih kurang Rp. 50 Milyar.
Sedangkan untuk proses pencairan dana SBSN sendiri, Penyedia Jasa harus menyelesaikan bobot awal sebesar 30%, baru dana SBSN itu bisa dicairkan oleh ISI dan setelah itu untuk proses pencairan selanjutnya 50% dan untuk finishing 20%, artinya anggaran bantuan Dar SBSN Kementrian tersebut tentu belum dapat di cairkan ke ISI, uang apa yang digunakan untuk penyedia jasa yang 13% itu” bebernya.
Terpisah, Wakil Rektor II ISI bidang Administrasi dan Keuangan Iswandi di konfirmasi Kamis (20/11) pagi melalui pesan what’s app ke ponselnya mengatakan bahwa informasi yang diperlukan media sebaiknya ditanyakan langsung ke PPK dikarenakan dirinya mengaku baru masuk dan dilantik sebagai Wakil Rektor II Bidang administrasi dan keuangan pada bulan Agustus 2024.
“Waalaikumussalam.
Paralu ambo sampaikan bahwa, untuk informasi yang diperlukan lebih baik langsung ke PPK (pak don) karena beliau yang melaksanakan dan bertanggung jawab. kalau ambo baru dilantik jadi WR II mulai Agustus 2024 sementara kegiatan sudah berjalan. Jadi hal-hal yang bersifat teknis PPK yang menguasai. Mohon maaf🙏” tulisnya.
Apa Itu SBSN
Dana SBSN untuk PTN adalah dana yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang digunakan secara khusus untuk membiayai pembangunan dan penyediaan infrastruktur di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dana ini diprioritaskan untuk membiayai proyek-proyek fisik tertentu, bukan untuk kebutuhan operasional umum, dan merupakan bagian dari program strategis untuk mendukung capaian kinerja PTN.
SBSN sebagai sumber dana: SBSN adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah untuk membiayai kebijakan dan programnya, termasuk pembangunan infrastruktur.
Project Based Sukuk (PBS):
Penggunaan dana SBSN untuk PTN termasuk dalam jenis Project Based Sukuk (PBS), di mana dana hasil penerbitannya dikhususkan untuk membiayai proyek tertentu yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus pada infrastruktur:
Dana ini digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, seperti gedung kelas, laboratorium, atau fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan akademik di PTN.
Manfaat:
Pemanfaatan dana SBSN ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur di PTN, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja dan tujuan pendidikan nasional.
Contoh penggunaan:
Pembangunan gedung kelas di madrasah atau universitas Islam negeri (UIN).
Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor lain seperti pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Persentase awal pencairan uang muka untuk tahun tunggal maksimal 30% untuk multi years 20%.
Persentase awal pencairan dana (uang muka) pada proyek konstruksi PTN yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengikuti aturan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan peraturan yang berlaku, besaran uang muka tersebut adalah paling tinggi 30% untuk kontrak tahun tunggal dan paling tinggi 20% untuk kontrak tahun jamak (multi years).
Ketentuan ini diatur dalam regulasi seperti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk yang sumber dananya berasal dari SBSN.
Pencairan dana selanjutnya akan dilakukan secara termin sesuai dengan perkembangan atau progres fisik pekerjaan di lapangan, yang dibuktikan dengan berita acara dan dokumen pendukung lainnya. Km
