Supiori, Investigasi.News — Kondisi infrastruktur jalan di Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua, kembali menjadi sorotan. Sejumlah ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga sedang, mengganggu aktivitas warga dan memperlambat mobilitas barang serta jasa di wilayah tersebut.
Pantauan lapangan yang dilakukan oleh sejumlah awak media pada Selasa (21/5/2025) mencatat kondisi jalan yang rusak tersebar di beberapa titik strategis, mulai dari Kampung Warbor, Fanjur, Nyeundi, hingga sejumlah kampung sekitar. Banyak ruas jalan tampak berlubang, permukaan tergerus, dan tidak memiliki drainase memadai, sehingga rawan tergenang saat hujan turun.
Warga setempat mengaku sudah lama mengeluhkan kondisi jalan tersebut. “Kalau hujan, licin dan becek. Kalau panas, debunya tebal. Anak-anak sekolah dan warga jadi susah lewat,” ujar Yonas, warga Kampung Nyeundi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Supiori, Chrizal Leunufma, memberikan klarifikasi terkait status ruas jalan yang dikeluhkan warga.
“Perlu kami luruskan bahwa status jalan yang rusak tersebut terdiri dari jalan kabupaten dan jalan provinsi. Sesuai Surat Keputusan penetapan status jalan, kewenangan penanganan terbagi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” jelas Chrizal saat ditemui di Kantor Dinas PUPR Supiori, Kampung Sauyas, Distrik Supiori Timur.
Ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya beberapa ruas jalan telah diprogramkan untuk diperbaiki pada tahun 2025 melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant. Namun, karena adanya kebijakan efisiensi dan pencadangan anggaran dari pemerintah pusat, sejumlah proyek harus ditunda pelaksanaannya.
“Sudah ada beberapa yang kami masukkan ke dalam rencana kerja tahun ini, tetapi dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran nasional, beberapa proyek perbaikan jalan yang sudah terprogram harus ditunda,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Supiori, kata Chrizal, tetap berkomitmen meningkatkan kemantapan jalan sesuai kewenangannya. Ia juga berharap adanya koordinasi yang lebih efektif dengan pemerintah provinsi agar ruas jalan yang menjadi tanggung jawab mereka juga bisa segera diperbaiki.
“Kami terus berupaya agar akses jalan di Supiori Timur tetap terjaga dan mendukung aktivitas warga. Tapi kami juga mendorong agar pemerintah provinsi memperhatikan ruas-ruas yang menjadi tanggung jawab mereka. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari lambatnya koordinasi lintas instansi,” tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan “Pemerintah Kabupaten Supiori juga memberikan apresiasi yang tinggi atas komunikasi yang terus terbangun secara intensif dengan Bapperida Provinsi Papua maupun Dinas PUPR Provinsi Papua untuk sejumlah program infrastruktur strategis di Kabupaten Supiori, baik pada tahun 2025 maupun dalam rencana kerja tahun 2026. Perhatian Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota tidak hanya dalam bentuk pembangunan jalan, tetapi juga mencakup sarana air bersih, talud, dan infrastruktur penting lainnya.”
Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya menyampaikan janji perbaikan, tetapi benar-benar menurunkannya dalam bentuk realisasi fisik. Mereka menilai kondisi jalan yang rusak turut berdampak pada akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, serta perekonomian lokal.
“Kami tidak tahu soal anggaran atau kewenangan. Yang kami tahu, jalan ini rusak, dan kami yang rasakan akibatnya,” kata Marta, ibu rumah tangga di Kampung Warbor.
Dengan berbagai kendala yang disebutkan, pemulihan infrastruktur dasar seperti jalan tampaknya masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Supiori. Investigasi.news akan terus memantau perkembangan proyek perbaikan jalan ini, demi memastikan bahwa hak dasar masyarakat atas akses dan mobilitas tidak terabaikan.
John
