Padang Pariaman, investigasi news – Dugaan Pemalsuan tanda tangan Yang dilakukan oleh Orang Tak Di Kenal (OtK) dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman berbuntut panjang.
Pasalnya, Pemalsuan Tanda Tangan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Suarnita,SKM dalam Kegiatan Kebugaran Jasmani Kelompok Masyarakat Lansia Bagi Calon Jamaah Haji (CJH) lalu yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kementrian Kesehatan itu ditenggarai di preteli oleh oknum OTK yang tengah di selidiki oleh Inspektorat Dinas setempat.
Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara di konfirmasi melalui whatsappnya Rabu (21/05) pagi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat dalam penyelenggaran kegiatan tersebut.
“udah dipanggil pelapor, kabid dan staf. kini sdg diolah tim pemeriksa” tulisnya yang dikirim ke media.
Melansir media jejak77, Pemilik Tanda tangan dipalsukan membenarkan kejadian tersebut.
“Ya benar, tanda tangan saya di palsukan dalam pencairan anggaran kegiatan, dan semua kejadian itu telah di laporkan ke Inspektorat Daerah tertanggal 7 Mei 2025 lalu” katanya
Dan saya, lanjutnya, sudah di panggil dan di periksa oleh tim Inspektorat Daerah” kata Suarnita,Skm (19/5).
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dr Efri Yeni dari informasi yang diterima mengatakan, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah memanggil dan memeriksa semua nama yang tertulis dalam kwitansi tersebut.
“Sebagian besar sudah di panggil dan di periksa, ada satu nama yang telah mengakui kesalahannya, tapi kami selidiki juga dulu, apakah ada hal lain yang membuat satu nama ini melakukannya,” kata PLT DINKES dr Efri Yeni via WhatsApp pribadinya (20/5)
Dengan SPJ yang di buat tidak sesuai dengan kenyataannya, seperti nasi bungkus yang harganya lebih kurang Rp.15.000,-/ bungkusnya, didalam SPJ tertulis nasi kotak , selisih harga Rp.7500,- di kali 400 porsi nasi bungkus, begitu juga sebaliknya dengan Snack, tidak sesuai yang tertulis di SPJ.
Begitu juga dengan keadaan tenda dan kursi yang terkesan asal-asalan, sehingga kursi duduk untuk Wakil Bupati yang membuka acara tidak ada.
Mestinya Aparat Penegak Hukum (APH) Sudah bisa menelusuri kebenaran informasi tersebut sehingga dikemudian hari peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi,” sahut salah satu warga setempat pada media. Km
