Palangka Raya, Investigasi.news — Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (21/10).
Bupati turut didampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD), serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan dihadiri seluruh bupati/wali kota se-Kalimantan Tengah, jajaran perangkat daerah, dunia usaha, serta instansi vertikal terkait.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan pertambangan dalam mendukung peningkatan PAD daerah. Ia menekankan agar seluruh pihak taat membayar pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor berpelat KH, pajak air permukaan, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.
Selain itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, melaksanakan program CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang bermanfaat bagi masyarakat, serta menggunakan material galian C dari tambang berizin.
“Seluruh perusahaan wajib menunaikan kewajiban pajak dan retribusi secara tepat waktu, membeli bahan bakar dari WAPU resmi, serta menjalankan CSR yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat sekitar,” tegas Gubernur.
Menanggapi hal itu, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan Gubernur dengan langkah konkret.
“Kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan instansi teknis untuk memastikan potensi PAD di sektor pertambangan dapat dimaksimalkan secara transparan dan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, peningkatan PAD tidak hanya berorientasi pada pendapatan semata, tetapi juga pada keadilan pengelolaan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara ingin pembangunan tidak hanya menambah angka PAD, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Rakor tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan strategis, antara lain:
Penguatan kepastian hukum dan kepatuhan fiskal perusahaan;
Sinergi lintas sektor untuk akselerasi penerimaan PAD;
Transformasi digital melalui sistem GIS dan e-PAD;
Komitmen dunia usaha terhadap kewajiban daerah dan tanggung jawab sosial;
Peningkatan kemandirian ekonomi daerah sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.
Pada akhir kegiatan, Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran menyerahkan secara simbolis hibah sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada seluruh bupati/wali kota se-Kalimantan Tengah. Bantuan tersebut meliputi dump truck, truk arm roll, compactor, road sweeper, kontainer sampah, wheel loader, mesin daur ulang, mesin RDF, dan ekskavator mini.
Melalui sinergi, digitalisasi, dan disiplin kepatuhan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten/kota bertekad memperkuat fondasi ekonomi daerah yang mandiri, hijau, dan berkelanjutan demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang Maju, Berkah, dan Bermartabat. Zulmi
