Palangka Raya — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla yang digelar secara daring, Kamis (22/1/2026).
Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, serta BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah.
Sambutan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah disampaikan oleh Sekretaris BPBD Provinsi Kalteng, Noor Aswad. Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan dan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam pengendalian karhutla, terutama menjelang musim kemarau 2026.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal. Pencegahan menjadi kunci utama agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperluas jangkauan pengendalian karhutla, termasuk melalui penguatan posko serta pos lapangan di wilayah rawan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan, memaparkan langkah-langkah penanganan selama Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017.
“Penanganan karhutla dalam status siaga darurat dilakukan secara terpadu, mulai dari pengkajian cepat, penguatan posko, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan, patroli gabungan, hingga pemantapan sarana pemadaman serta penegakan hukum,” jelasnya.
Upaya tersebut juga mencakup optimalisasi sumur bor, pembuatan sekat bakar dan sekat kanal, mobilisasi relawan, pemanfaatan sistem peringatan dini, serta penyebaran informasi kepada masyarakat terkait larangan dan bahaya kebakaran hutan dan lahan.
Dari sisi iklim, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Provinsi Kalimantan Tengah, Anton Budiyono, mengingatkan pentingnya faktor cuaca dalam menyusun strategi antisipasi.
“BMKG memprediksi adanya potensi El Nino lemah pada tahun 2026. Selain itu, musim kemarau diperkirakan sebagian berada di bawah normal, sehingga diperlukan peningkatan kesiapsiagaan seluruh pihak,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah guna mewujudkan pengendalian karhutla yang berkelanjutan.
Upaya bersama ini diharapkan mampu mewujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap, karhutla terkendali, serta masyarakat yang lebih sejahtera, sejalan dengan visi Kalteng Berkah dan Kalteng Maju.
Zulmi
