Pasaman Barat, Investigasi.news – Aktivis Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Hatta Pasaman Barat menyatakan kegagalannya dalam memperjuangkan hak-hak honorer dan masyarakat. Mereka menuding birokrasi lemah sebagai penyebab utama kegagalan ini.
Ratusan tenaga honorer di Pasaman Barat, termasuk guru dan tenaga kesehatan, masih terancam tidak memiliki status kepegawaian yang jelas. Mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun, namun belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami merasa sangat disayangkan bahwa perjuangan kami belum membuahkan hasil. Birokrasi lemah dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat,” kata Presiden BEM Universitas Bung Hatta Pasaman Barat.
Honorer di Pasaman Barat telah melakukan berbagai upaya, termasuk demonstrasi dan pertemuan dengan DPRD, namun belum ada solusi yang jelas. Mereka terancam tidak bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang layak.
“Masyarakat Pasaman Barat sangat menderita karena masalah ini. Kami berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memberikan keadilan bagi honorer,” tambah Presiden BEM, Adri S.
***
