Cikeas, Investigasi.news – Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan perilaku publik di era digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menilai strategi komunikasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan instrumen utama untuk membangun kepercayaan dan legitimasi institusi.
Untuk itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN menggelar Pelatihan Strategi Komunikasi bagi ASN di lingkungan Humas Kementerian ATR/BPN pada 21–22 Mei 2025, bertempat di BPSDM, Cikeas.
“Di setiap kesulitan, Humas harus mampu melihat peluang. Tugas kita bukan hanya menyampaikan informasi, tapi menerjemahkan kebijakan ke dalam pesan yang berdampak, menyentuh, dan solutif bagi masyarakat,” tegas Harison Mocodompis, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, saat memberikan materi pembuka.
Menurutnya, kemampuan Humas bukan hanya teknis, tetapi juga emosional dan strategis: memahami kebutuhan masyarakat, menghormati keragaman, dan menyusun pesan yang memicu partisipasi publik secara positif.
“Kehumasan harus jadi pilar perubahan budaya pelayanan. Kalau komunikasi baik, pelayanan publik akan menyusul baik,” imbuh Harison.
Pelatihan ini dibuka oleh Plt. Sekretaris BPSDM ATR/BPN, Einstein Al Makarima Mohammad, yang menekankan bahwa di era serba cepat dan terhubung ini, reputasi institusi tak hanya ditentukan oleh kinerja teknis, tetapi oleh kecerdasan komunikasinya.
“Komunikasi yang kuat akan memperkuat kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal sosial terbesar yang dimiliki lembaga,” ujar Einstein.
Untuk menyelaraskan narasi kementerian dengan strategi komunikasi nasional, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kantor Komunikasi Kepresidenan RI (Presidential Communication Office/PCO). Total 25 peserta dari berbagai satuan kerja mengikuti pelatihan ini, yang dirancang untuk mengasah keterampilan menyusun pesan strategis, memilih kanal media yang tepat, serta merespons isu publik secara cerdas dan tangkas.
Selama dua hari pelatihan, para peserta dibekali dengan materi dari berbagai narasumber, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan tim ahli dari Bayokomunikasi. Topik yang disajikan meliputi kebijakan kehumasan, taktik komunikasi, diseminasi media, hingga evaluasi strategi komunikasi berbasis riset.
Guh
