Padang Panjang, investigasi.news — Rentetan bencana banjir dan longsor yang kembali menghantam jalur nasional Padang–Padang Panjang–Bukittinggi–Pekanbaru menjadi peringatan keras bagi Sumatera Barat. Untuk kedua kalinya dalam kurun waktu singkat, akses utama penghubung Sumbar dengan Provinsi Riau itu lumpuh total, menyebabkan terganggunya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas daerah. Kondisi ini sekaligus menegaskan rapuhnya ketergantungan Sumatera Barat pada satu-satunya jalur nasional yang melewati kawasan rawan Lembah Anai.
Selama ini, Lembah Anai memang menjadi urat nadi transportasi Sumatera Barat. Namun jalur yang merupakan peninggalan era kolonial Belanda itu kini harus menanggung beban lalu lintas modern di tengah ancaman alam yang kian sering terjadi. Dikelilingi lembah curam, aliran sungai, serta perbukitan bebatuan, kawasan ini menyimpan risiko tinggi yang setiap saat dapat mengancam keselamatan pengguna jalan.
Situasi tersebut memantik keprihatinan berbagai pihak, termasuk Anggota DPRD Kota Padang Panjang dari Partai Bulan Bintang (PBB), Hendra Saputra, S.H. Kepada investigasi.news, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus segera mengambil langkah tegas dengan mendorong Pemerintah Pusat menetapkan trase maupun Penetapan Lokasi (Penlok) lanjutan pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi.
“Sudah mustahil jika jalur Lembah Anai terus menjadi satu-satunya akses jalan nasional menuju provinsi tetangga, Riau. Berapa besar lagi anggaran negara yang harus dihabiskan hanya untuk perbaikan jalur yang secara geografis memang sangat berisiko,” ujar Hendra saat dihubungi, Selasa (23/12) sore.
Menurutnya, pembangunan lanjutan Tol Sicincin–Bukittinggi bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar. Ia menilai, rekomendasi pencarian jalur alternatif seharusnya segera ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar wacana yang berlarut-larut.
“Untuk proyek tol ini tidak ada lagi ruang tawar-menawar. Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa jika Penlok berada di wilayah kabupaten atau kota, DPRD di daerah tentu akan mendorong eksekutif setempat untuk segera merealisasikannya. Namun karena kewenangan utama berada di tingkat provinsi, ia berharap Gubernur Sumatera Barat benar-benar fokus dan serius mengawal kelanjutan proyek strategis nasional tersebut.
“Kami di daerah hanya bisa mendukung dan mendorong. Tapi yang paling penting adalah keseriusan Pemerintah Provinsi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa jalur Lembah Anai merupakan kawasan yang sangat rawan bencana. Setiap kali longsor dan banjir terjadi, ancamannya bukan hanya kerugian materi, tetapi juga keselamatan jiwa masyarakat.
“Kita sudah sangat membutuhkan jalan tol ini. Jalur Lembah Anai sangat rawan. Pertanyaannya, berapa lagi korban jiwa yang harus jatuh sebelum kita benar-benar bertindak?” ucap Hendra.
Karena itu, DPRD dan pemerintah daerah, lanjutnya, siap mendukung penuh proyek Tol Sicincinc–Bukittinggi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Ia menekankan bahwa persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan sektoral atau politik semata.
“Coba kita lihat setiap kali akses Lembah Anai terputus. Berapa besar kerugian masyarakat dan dampak ekonomi yang ditimbulkan ke berbagai daerah. Ini seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah,” tandasnya.
Dorongan percepatan pembangunan tol ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang sebelumnya mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi infrastruktur di Sumatera Barat pascabencana banjir bandang dan longsor. Mengutip CNBCIndonesia.com, Dody menyebutkan bahwa jalan nasional di kawasan Lembah Anai telah dua kali dihantam banjir bandang pada 2024 dan 2025, sehingga kondisinya sangat memprihatinkan.
“Lembah Anai itu kan sudah ada jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi. Tapi ada satu bukit yang sudah sangat terjal dan botak. Itu sudah saya minta untuk menjadi perhatian khusus,” ujar Dody dalam media briefing, Kamis (18/12).
Ia mengingatkan bahwa curah hujan di kawasan tersebut masih sangat tinggi. Jika kondisi itu terus berlanjut, potensi longsor susulan sangat besar dan perbaikan jalan yang telah dilakukan bisa kembali sia-sia.
“Kalau hujan terus, saya khawatir bukit itu longsor lagi, dan jalan yang sudah kita benahi akan hancur lagi,” lanjutnya.
Selain itu, Dody juga menyoroti persoalan jembatan di dekat kawasan air terjun Lembah Anai yang kerap dilanda banjir saat hujan deras. Menurutnya, beban jalan di kawasan tersebut sudah terlalu tinggi, baik secara teknis maupun dari sisi risiko keselamatan.
“Bagi kami, jalan ini sudah tidak sepatutnya dipakai sebagai jalan raya utama karena terlalu membahayakan jiwa manusia. Sudah saatnya dibuat jalan alternatif,” tegasnya.
Sebagai solusi, Kementerian PU mempertimbangkan pembangunan jalan tol yang menembus perbukitan di sekitar Lembah Anai sebagai upaya mengurangi kepadatan dan risiko di jalur lama. Saat ini, tol yang telah beroperasi baru sampai Padang–Sicincin.
Harapan Sumatera Barat semakin menguat setelah kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke kawasan Lembah Anai, didampingi pejabat pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyatakan persetujuan anggaran untuk lanjutan pembangunan jalan tol maupun flyover Silaying, yang dinilai sebagai sinyal kuat adanya perhatian serius dari Pemerintah Pusat terhadap masa depan infrastruktur Sumatera Barat.
Km
