Sijunjung — Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar rapat Refleksi Hasil SPM, LKPJ dan LPPD Tahun 2024 serta Persiapan Penyusunan Laporan Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Operation Room Kantor Bupati Sijunjung, Senin (23/02/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Sijunjung, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta Camat se-Kabupaten Sijunjung.
Pertemuan diawali dengan evaluasi terhadap tiga instrumen pelaporan utama Tahun Anggaran 2024, yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Forum ini sekaligus menjadi langkah awal dalam mempersiapkan penyusunan laporan SPM, LKPJ, dan LPPD Tahun 2025 agar lebih sistematis, akuntabel, dan tepat waktu.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja yang belum memenuhi standar, agar kualitas laporan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terus meningkat.
“LPPD kita tentu harus lebih baik dari sebelumnya. Kalau kemarin berada pada kategori sedang, maka ke depan harus meningkat menjadi tinggi. Kegiatan yang belum memenuhi standar harus segera dipenuhi. Semua harus terlibat dan mengambil bagian, karena pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang atau satu instansi saja,” tegasnya.
Selain evaluasi dan persiapan pelaporan, kegiatan ini juga diisi dengan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 sebagai arah kebijakan strategis dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Sijunjung.
Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Dengan persiapan yang matang dan evaluasi yang komprehensif, penyusunan laporan tahun 2025 diharapkan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ardi
