Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi untuk anak sekolah dan lansia seharusnya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap kelompok rentan. Di atas kertas, ia terlihat menjanjikan—menjawab persoalan stunting, gizi buruk, hingga ketimpangan akses pangan. Namun di lapangan, kenyataan berkata lain. Banyak yang mulai mempertanyakan, benarkah program ini benar-benar dijalankan demi rakyat?
Dalam beberapa temuan, program makan gratis justru meninggalkan rasa getir. Ada makanan basi, nasi berbelatung, hingga kabar keracunan massal yang sempat mencuat. Sebagian anak didik mendapat porsi seadanya, dengan menu yang tak layak disebut “bergizi”. Lansia yang mestinya menikmati hari tua dengan perhatian penuh dari negara, malah harus menerima makanan yang seakan diberikan dengan rasa asal, tanpa hati bahkan tak merata. Sadisnya, saat anak-anak diperintahkan membawa tempat makan, malah tak dapat jatah.
Kita tak bisa menutup mata bahwa ini bukan semata masalah teknis. Program yang bertujuan mulia akan kehilangan makna jika pelaksanaannya tidak dilandasi niat yang benar. Bila dana besar yang digelontorkan justru jatuh ke tangan pihak-pihak yang ingin mengeruk untung dengan memangkas kualitas, maka program ini tak ubahnya proyek biasa—dan rakyat kembali menjadi korban.
Masyarakat tentu masih mengingat bagaimana program besar dalam situasi pandemi dahulu berjalan di bawah bayang-bayang ketimpangan. Mereka yang tak menerima vaksinasi kehilangan hak-hak sipilnya: tak bisa sekolah, tak bisa mengakses layanan publik, bahkan dicap sebagai “penghambat kemajuan”, parahnya banyak yang kehilangan nyawa. Banyak pula yang tahu, di sela-sela kebijakan ketat itu, praktik curang merajalela—seperti vaksin yang bisa “dibeli” dan sertifikat yang bisa didapat tanpa suntikan. Kepercayaan masyarakat terkikis, dan hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Kini, ketika program MBG hadir, sebagian masyarakat mulai merasa trauma yang sama kembali terulang. Warga kecil kembali menjadi objek, bukan subjek kebijakan. Pelaksanaan teknis di lapangan kerap tak transparan, akuntabilitas minim, dan tak jarang justru menjelma menjadi ladang bancakan segelintir pihak.
Sebagai masyarakat awam, saya tak menolak gagasan MBG—justru sebaliknya. Kami percaya bahwa pemenuhan gizi rakyat adalah bentuk konkret dari kehadiran negara. Namun saya juga percaya bahwa setiap rupiah yang digelontorkan dari uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk yang utuh dan bermartabat.
Rasa-rasanya bolehlah program makan-makan gratis yang menyita anggaran besar ini dikaji ulang. Bagaimana kalau dana-dana tersebut digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Biarlah masalah perut dan gizi menjadi tanggungjawab kepala keluarga saja.
