Padang Panjang, investigasi.news— Pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dimulai dengan penyampaian pemandangan umum oleh lima fraksi DPRD Kota Padang Panjang dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Senin (24/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Imbral dan dihadiri Wakil Wali Kota, Allex Saputra, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta pejabat perangkat daerah.
Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa melalui Puji Hastuti menyoroti penurunan estimasi pendapatan daerah dan menilai peningkatan PAD masih belum maksimal.
Fraksinya meminta penjelasan strategi mendorong pendapatan, penegakan sanksi bagi penunggak pajak, apresiasi bagi wajib pajak taat, serta langkah mendapatkan dukungan pendanaan dari pusat.
Pada sisi belanja, fraksinya mempertanyakan komponen belanja yang menurun serta menekankan prioritas pada layanan publik, penanggulangan kemiskinan, kesiapsiagaan bencana, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan pariwisata.
Fraksi NasDem melalui Robi Zamora menilai penurunan pendapatan sebagai tantangan signifikan yang membutuhkan penjelasan komprehensif mengenai penyebabnya.
Fraksinya juga menyoroti ketergantungan daerah pada dana transfer yang terus berkurang dan meminta strategi pembalikan tren tersebut. Selain itu, peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, serta pencapaian indikator makro turut menjadi perhatian.
Dari Fraksi Gerindra, Yudha Prasetia menekankan dampak pemotongan TKD terhadap belanja daerah 2026. Fraksinya meminta Pemko memastikan sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial, dan kegiatan keagamaan tetap berjalan optimal.
Fraksi Gerindra juga menyoroti perlunya inovasi peningkatan PAD, transparansi program yang terdampak pengurangan anggaran, penguatan UMKM, perluasan lapangan kerja, pemerataan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta profesionalisme penempatan pejabat.
Fraksi PAN melalui Vani Utari menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan RPJMD. Fraksi menyoroti proyeksi pendapatan dan belanja 2026 yang seimbang serta pentingnya memastikan belanja memberikan dampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Fraksi PAN turut mempertanyakan sumber kenaikan PAD, strategi mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, pendapatan perusahaan air minum, dampak penurunan belanja modal, peningkatan SDM, penguatan potensi lokal, hingga evaluasi kebijakan seperti oneway pasar, honor kader, mekanisme kerja P3K paruh waktu, serta penyelesaian aset daerah.
Sementara itu, Amrizal dari Fraksi PKS–PBB menekankan perlunya penyusunan RAPBD yang lebih terukur, berbasis data, dan fokus pada penyelesaian persoalan utama masyarakat. Fraksi itu mempertanyakan dasar penetapan prioritas program serta menyoroti isu pengangguran, lemahnya UMKM, minimnya investasi, meningkatnya penyakit masyarakat, pembinaan generasi muda, layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, kualitas pendidikan, dan penguatan pembinaan keagamaan.
Fraksi ini juga menegaskan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk perempuan, dalam setiap program yang direncanakan.
Pemandangan umum lima fraksi ini menjadi dasar bagi Pemko untuk memberikan jawaban sebelum pembahasan Ranperda APBD 2026 masuk ke tahap selanjutnya. (andes/Kamal)
