Lubuk Basung — Peran DPRD Kabupaten Agam kembali ditunjukkan dalam agenda strategis nasional. Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, turut hadir dalam penyambutan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, di Rumah Dinas Bupati Agam, Lubuk Basung, Sabtu (24/01).
Kunjungan Menko PMK ke Kabupaten Agam tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam rangka peresmian Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dipusatkan di SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan.
Turut hadir dalam rombongan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mahfud, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Kapolda Sumbar yang diwakili Karo Ops Polda Sumbar Kombes Pol. Dessy Ismail, Ketua DPRD Agam H. Ilham, Lc, MA, unsur Forkopimda Kabupaten Agam, serta jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Agam.
Sebelum pelaksanaan peresmian Huntara, rombongan terlebih dahulu mengikuti temu ramah di Rumah Dinas Bupati Agam, dilanjutkan dengan pemaparan dari Gubernur Sumatera Barat dan Kepala BNPB Pusat di Balairung Rumah Dinas Bupati. Pemaparan tersebut membahas progres penanganan pascabencana, pembangunan hunian sementara, serta berbagai program pendukung yang telah dan sedang dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan perkembangan pembangunan Hunian Sementara di sejumlah daerah terdampak bencana di Sumatera Barat. Rinciannya, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 74 unit, Kabupaten Agam 451 unit, Kabupaten Tanah Datar 66 unit, Kabupaten Limapuluh Kota 29 unit, dan Kabupaten Pesisir Selatan 22 unit.
Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap langkah cepat pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian sementara yang layak bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Agam.
Ia menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, tidak hanya dalam pembangunan Huntara, tetapi juga dalam percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
“DPRD Agam siap mendukung kebijakan dan program pemulihan yang berpihak kepada masyarakat. Kehadiran langsung Menko PMK beserta jajaran menjadi bukti nyata perhatian serius pemerintah pusat terhadap warga Agam, sekaligus memberikan semangat dan harapan baru bagi masyarakat yang sedang bangkit dari dampak bencana,” ujarnya.
Daji
