Pasaman, Investigasi.news– Pemerintah Kabupaten Pasaman resmi meluncurkan program Nagari Tangguh Bencana sebagai bagian dari percepatan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Kegiatan tersebut dipusatkan di Nagari Durian Tinggi, Senin (25/8/2025), dan dihadiri jajaran Forkopimda, OPD terkait, hingga perwakilan nagari se-Pasaman.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, ST, menegaskan pembentukan Nagari Tangguh Bencana bukan seremonial belaka, melainkan kewajiban hukum yang melekat pada pemerintah dalam melindungi rakyat.
“Melindungi masyarakat dari bencana bukan pilihan, tetapi perintah hukum. Hal ini diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018,” tegas Welly.
Menurutnya, pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah mencakup penyediaan informasi rawan bencana, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penyelamatan dan evakuasi korban bencana maupun kebakaran.
Pasaman sendiri menghadapi ancaman 9 jenis bencana dengan indeks ketahanan daerah yang masih rendah (0,31) serta indeks risiko tinggi (177,65). Kondisi ini, kata Welly, menuntut nagari sebagai garda terdepan pemerintahan untuk memperkuat kelembagaan siaga bencana.
“Saat ini dari 62 nagari, 50 sudah membentuk Nagari Siaga Bencana, dan 4 di antaranya berstatus Tangguh Madya. Tetapi masih ada nagari yang belum memiliki kelembagaan siaga bencana. Saya tegaskan, semua nagari wajib segera membentuknya demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, penetapan Nagari Tangguh Bencana tidak boleh berhenti di papan nama atau seremoni. Nagari harus mampu mengenali ancaman, menyusun rencana kesiapsiagaan, bergerak cepat saat darurat, serta melakukan pemulihan pascabencana.
“Pemerintah hadir bukan untuk seremonial, tapi untuk menjamin masyarakat terlindungi,” pungkasnya.
Ris
