Biak, Investigasi.News — Upaya sejumlah wartawan untuk meminta konfirmasi resmi terkait dugaan pemotongan dana operasional kampung di Kabupaten Biak Numfor berujung pada tindakan yang diduga menghalangi kerja jurnalistik. Peristiwa ini terjadi saat awak media mendatangi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Biak Numfor, Senin siang.
Kedatangan para jurnalis tersebut dilakukan setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) mengungkap adanya dugaan pemotongan dana operasional kampung. Dana yang semestinya disalurkan sebesar Rp5 juta per kampung, diduga hanya diterima Rp2,5 juta. Dengan total 257 kampung, dugaan selisih anggaran mencapai Rp642,5 juta—jumlah fantastis yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Saat awak media tiba dan menyampaikan maksud kedatangan, ajudan Kepala BKAD justru menahan akses. Ia menyatakan bahwa Kepala BKAD tidak bisa ditemui, pertama dengan alasan akan bertemu bupati, lalu berganti alasan bahwa sedang rapat. Permintaan agar informasi diteruskan kepada pejabat yang berwenang pun tidak ditindaklanjuti.
Tindakan ajudan yang memutus jalur konfirmasi dinilai para wartawan sebagai bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik, terlebih karena keputusan tersebut bukan berasal dari Kepala BKAD sendiri.
Seorang wartawan menyatakan bahwa tindakan itu menimbulkan tanda tanya serius.
“Informasi dugaan pemotongan disampaikan langsung oleh Kepala DPMK. Kami hanya menjalankan tugas untuk meminta klarifikasi sesuai prosedur. Akses justru dihentikan di pintu masuk, bukan oleh pejabat yang punya otoritas memberikan penjelasan,” ujarnya.
Pengabaian terhadap permintaan konfirmasi makin memperkuat kecurigaan publik mengenai pengelolaan dana operasional kampung. Apalagi dana tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar di tingkat kampung dan menyentuh kebutuhan masyarakat paling bawah.
Ketua LSM Wgab, Yerry Basri Mak, SH MH, menilai sikap tersebut mencerminkan lemahnya komitmen transparansi di lingkungan pemerintah daerah.
“Untuk dugaan pemotongan sebesar itu, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka. Menghalangi wartawan justru memperkuat dugaan adanya sesuatu yang tidak beres,” tegasnya.
Tidak berhenti di BKAD, para wartawan mencoba mencari keterangan lanjutan dengan mendatangi kantor Bupati Biak Numfor. Namun staf yang ditemui menyampaikan bahwa bupati sedang berada di luar daerah.
Sampai berita ini diturunkan, tidak ada satu pun klarifikasi dari Kepala BKAD maupun Bupati Biak Numfor terkait dugaan pemotongan dana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tersebut. Ketiadaan jawaban dari pejabat terkait menambah tekanan publik agar transparansi segera dilakukan dan dugaan penyimpangan anggaran ini tidak berlarut-larut.
Jhonsa
