Biak, Investigasi.news – Ketidakhadiran para pimpinan utama Pemerintah Daerah Biak Numfor dalam waktu yang cukup lama memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan arah jalannya pemerintahan ketika Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah tidak berada di tempat saat pelayanan masyarakat justru membutuhkan kehadiran mereka.
Kekosongan kepemimpinan ini berdampak langsung pada tersendatnya pelayanan publik, mulai dari administrasi, pengurusan dokumen, hingga koordinasi lintas OPD. Warga mengeluhkan bahwa urusan yang seharusnya bisa selesai cepat justru mengendap karena tidak ada pejabat yang dapat mengambil keputusan.
Upaya media untuk mendapatkan klarifikasi dari Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, pada Selasa (25/11) juga menemui jalan buntu. Bupati dilaporkan masih berada di luar daerah, sementara pesan konfirmasi melalui WhatsApp tidak memperoleh respons. Situasi ini memunculkan keresahan baru karena publik merasa diputus dari akses informasi resmi.
Aspirasi dan kebutuhan warga pun tidak tersampaikan, sebab kanal komunikasi pemerintahan praktis macet tanpa sosok pemimpin yang dapat ditemui. Beberapa staf pemerintahan mengakui bahwa absennya tiga pucuk pimpinan turut menurunkan kedisiplinan aparatur lainnya.
“Kalau Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda tidak masuk kantor atau berada di luar kota, pegawai-pegawai juga tidak ada yang mau masuk kantor,” ujar salah satu staf di lingkungan Pemda Biak Numfor yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai arah pengelolaan kabupaten jika dibiarkan berlarut-larut tanpa kehadiran pemimpin di pusat pengambilan keputusan. Masyarakat mulai mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pelayanan dan pembangunan.
Warga berharap para pimpinan daerah segera hadir dan memberikan kepastian, agar roda pemerintahan kembali berjalan normal dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti tanpa hambatan.
Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemda Biak Numfor mengenai alasan ketidakhadiran beruntun para pejabat utama tersebut. Publik mendesak agar pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi dan memastikan stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
Jhonsa
