Biak, investigasi.News– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor memastikan bahwa tidak ada pemotongan dalam penyaluran Biaya Operasional Pemerintahan (BOP) Kampung Tahun Anggaran 2025. Sebaliknya, Pemkab justru melakukan percepatan penyaluran dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) di seluruh wilayah Biak Numfor.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Drs. Iputu Wiadnyana, dalam konferensi pers di Ruang VIP Bandara Frans Kaisiepo, Selasa (25/11/2025).
Gunadi menegaskan bahwa isu pemotongan BOP yang sempat beredar di masyarakat tidak benar.
“Tidak ada pemotongan. Yang kami lakukan adalah percepatan penyaluran untuk mendukung penyelenggaraan Pilkakam,” tegas Gunadi.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran BOP Kampung 2025 menggunakan skema reguler dari 10% Dana Transfer ke Daerah ditambah PAD. Triwulan I dan II sudah selesai disalurkan, sementara triwulan III dicairkan dua tahap masing-masing 50%.
Yang berbeda, triwulan IV yang seharusnya cair pada Desember, dipercepat menjadi November.
“Sebanyak 50% dari dana triwulan IV—senilai Rp 2,5 juta per kampung—sudah ditransfer langsung ke rekening kas kampung. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan administrasi dan logistik Pilkakam. Sisanya akan dicairkan pada Desember,” jelasnya.
Pemkab menegaskan seluruh proses penyaluran mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dana disalurkan langsung ke rekening kampung tanpa persyaratan laporan triwulan sebelumnya sebagai syarat pencairan.
“Kami tetap mewajibkan laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Namun pencairan tidak kami persulit dengan syarat berlapis,” ungkap Gunadi.
Iputu Wiadnyana menyebut kebijakan percepatan ini merupakan langkah strategis setelah melalui koordinasi lintas OPD.
“Dengan percepatan, Penjabat Kampung bisa lebih fokus mempersiapkan Pilkakam tanpa terkendala dana operasional,” ujarnya.
Menanggapi isu lain yang beredar, Iputu menegaskan tidak ada pemotongan pada Alokasi Dana Desa (ADD).
“ADD dan Dana Desa tetap disalurkan sesuai regulasi nasional. Jika ada komponen yang belum cair, itu hanya menunggu petunjuk teknis pusat. Seluruh daerah di Indonesia mengalami hal yang sama,” jelasnya.
Ia turut memaparkan rincian persentase Dana Desa yang memang telah ditetapkan pemerintah pusat, seperti:
- 20% untuk Ketahanan Pangan
- 15% untuk BLT Desa
- 3% untuk Pemerintahan Kampung
Menutup konferensi pers, keduanya menegaskan komitmen Pemkab dalam menjaga tata kelola keuangan yang sehat dan terbuka.
“Kami siap diaudit kapan saja. Pemerintah hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit,” tegas Iputu.
Gunadi turut memberikan apresiasi kepada insan pers.
“Kami berterima kasih kepada rekan media yang terus mengawasi. Alhamdulillah hingga triwulan IV, penyaluran BOP berjalan lancar tanpa kendala,” katanya.
Dengan percepatan dana operasional ini, Pemkab berharap seluruh tahapan Pilkakam 2025 di Biak Numfor dapat berjalan lebih tertib, lancar, dan demokratis dengan dukungan kesiapan keuangan kampung yang memadai.
Jhonsa
