Kota Solok, Investigasi.News – Aroma busuk dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kota Solok semakin menyengat dan membuat publik geram. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan, diduga malah “dijagal” demi kepentingan segelintir pihak. Bahkan indikasinya, dampak dari permainan jahat ini menyeret APBD Kota Solok 2024 hingga mengalami kekacauan (tunda bayar) miliaran rupiah.
Ketua Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) Solok, Bram Pratama, menyebut aparat penegak hukum—baik kepolisian maupun kejaksaan—terlihat seperti mati rasa melihat dugaan penyimpangan anggaran besar-besaran ini.
“Korupsi adalah kejahatan kejam yang membunuh masa depan daerah. Jika APH terus lamban, sama saja memberi karpet merah bagi maling uang rakyat,” tegasnya.
Di penghujung 2024, para kontraktor Kota Solok geger karena proyek infrastruktur yang selesai tidak kunjung dibayar akibat kosongnya kas daerah. Pemerintah berdalih DBH Sawit dari pusat belum cair. Tapi sebuah fakta mengejutkan menyeruak: ada proyek pengaspalan dan drainase misterius di kawasan kebun sawit Payo senilai Rp6 miliar, yang diduga tetap dibayarkan meski tanpa melalui proses tender resmi. Ironisnya, DPRD Kota Solok mengaku tidak pernah membahas ataupun menyetujuinya.
“Bagaimana mungkin proyek senilai miliaran rupiah bisa berjalan tanpa sepengetahuan DPRD? Ini parah dan mencurigakan,” geram Bram.
Praktisi hukum menilai, penggunaan DBH untuk proyek tak prioritas, apalagi di lokasi yang disebut-sebut milik oknum tertentu, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. DBH Sawit seharusnya dipakai menutup kewajiban pembayaran proyek tunda bayar, bukan malah dialihkan ke infrastruktur kontroversial.
“Ini bukan sekadar salah kelola, tapi indikasi kuat penjarahan uang negara secara terencana,” ujar salah satu praktisi.
Secara aturan, proyek harus melewati proses KUA-PPAS dan persetujuan DPRD. Namun proyek kebun sawit ini seolah menyelundup masuk seperti hantu—tak tampak di pembahasan, tapi nyata menggerogoti kas daerah.
Publik Kota Solok kini menagih nyali dan integritas aparat penegak hukum. GEPAK memperingatkan, jika APH terus membisu, mereka siap menggalang aksi besar.
“Jangan biarkan para bandit anggaran tidur nyenyak! Penjarakan siapa pun yang bermain-main dengan duit rakyat,” tutup Bram Pratama.
Kasus dugaan korupsi DBH Sawit Kota Solok kini menjadi atensi masyarakat. Publik berharap aparat hukum bertindak cepat dan keras, bukan hanya demi menegakkan keadilan, tetapi juga menyelamatkan martabat Kota Solok dari para perampok berseragam pejabat.
(Wahyu)
