HALSEL | Investigasi.News — Di tengah teriakan tentang pentingnya pendidikan di wilayah kepulauan, sebuah ironi pahit justru berdiri tegak di Desa Kurunga. Anggaran telah cair 100 persen, laporan disebut tuntas, namun bangunan dua ruang kelas baru di SMP Fathurrahman, Desa Kurunga, Kecamatan Kepulauan Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, justru tampak terbengkalai. Fakta di lapangan berbanding terbalik dengan klaim di atas meja.
Proyek pembangunan yang berada di bawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan ini awalnya digadang-gadang menjadi penopang masa depan generasi muda di wilayah terpencil tersebut. Namun harapan itu kini berubah menjadi kekecewaan. Waktu pelaksanaan telah lewat, tetapi fisik bangunan tak kunjung rampung.
Sejak dimulai pada Agustus 2025 dan kini memasuki awal 2026, progres pembangunan dua ruang kelas baru beserta perabotnya masih jauh dari kata selesai. Janji penyelesaian hanya tinggal janji. Di lokasi proyek, pekerjaan terlihat lamban, sebagian struktur belum tuntas, dan kesan mangkrak sulit dibantah.
Namun ketika sorotan mulai menguat, alasan klasik pun mengemuka. Kepala tukang, Sahmrin, berdalih bahwa cuaca menjadi penghambat utama.
“Proyek ini bisa selesai tergantung cuaca,” ujar salah satu pekerja yang enggan menyebutkan namanya saat ditemui wartawan di lokasi proyek, Kamis (26/02/2026).
Akan tetapi, publik tentu tak mudah menerima dalih tersebut. Wilayah kepulauan seperti Joronga bukanlah kawasan baru yang tak terpetakan secara geografis maupun iklim. Jika cuaca dijadikan kambing hitam, lalu di mana perencanaan teknisnya? Di mana manajemen risiko proyek yang seharusnya disusun matang sejak awal?
Kejanggalan tak berhenti di situ. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan proyek ini tidak memasang papan informasi kegiatan. Padahal, setiap proyek yang menggunakan dana negara wajib memuat informasi transparan terkait nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, dan waktu pekerjaan. Tanpa papan proyek, publik dipaksa bertanya-tanya: apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Informasi yang dihimpun menyebutkan proyek ini diduga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 dengan nilai ratusan juta rupiah. Berdasarkan sistem aplikasi Pemkab Halmahera Selatan, tercatat paket pekerjaan dengan nama: Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya SMP Faturrahman Desa Kurunga.
Adapun rincian yang tertera sebagai berikut:
Satuan Kerja: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi
Pagu Anggaran: Rp275.000.000,00
Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp274.917.516,27
Anggaran sebesar Rp275 juta bukanlah angka kecil untuk ukuran pembangunan dua ruang kelas di wilayah kepulauan. Proyek ini seharusnya menjadi simbol komitmen pemerintah dalam memperkuat sarana pendidikan. Namun yang tampak justru bangunan setengah jadi yang menyisakan tanda tanya besar.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Halsel, Siti Khodijah, melalui pesan WhatsApp menyatakan akan melakukan pengecekan.
“Baik, sy cek dulu ya,” ujarnya singkat.
Namun pernyataan lanjutan justru memantik polemik. Setelah berkoordinasi dengan tim PHO, ia menyebut proyek tersebut telah selesai pada akhir November dan pencairan anggaran sudah 100 persen.
“Setelah saya cek di tim yang PHO, semua sudah selesai akhir November, dan pencairan sudah 100 persen. Di RAB tidak ada aliran listrik karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan media agar tidak mengarang cerita sebelum melakukan konfirmasi.
“Jadi sebaiknya sebelum memuat berita, ada baiknya konfirmasi lebih dulu agar tidak bias. Akan menjadi informasi yang lebih bernilai jika memang informasi itu benar sesuai fungsi media untuk masyarakat. Namun, jika mengarang saja maka media apapun tidak bernilai apa-apa di mata masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut kini berbenturan dengan kondisi faktual di lapangan. Jika administrasi menyatakan tuntas dan anggaran telah cair 100 persen, mengapa fisik bangunan masih menyisakan persoalan? Apakah pengawasan berjalan optimal? Ataukah ada celah yang luput dari kontrol?
Di tengah semua itu, yang paling dirugikan adalah para siswa. Ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu justru berubah menjadi simbol lemahnya pengawasan dan rapuhnya akuntabilitas.
Publik menunggu jawaban. Bukan sekadar klarifikasi di atas kertas, melainkan pembuktian nyata di lapangan. Karena setiap rupiah dari uang negara, adalah amanah yang tak boleh diselesaikan hanya lewat laporan administrasi. Jak
