Anggota DPRD Kabupaten Agam yang dipimpin Dr. Novi Irwan bersama Alfian, Nesi Harmita, ST, Rahmad Rifai Koto, Syahrial, Jondra Marjaya, dan Novia Novel menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait pemulihan pasca bencana banjir bandang dan galodo ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Selasa (27/1).
Kedatangan rombongan wakil rakyat Kabupaten Agam tersebut disambut langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si, didampingi jajaran Direktur Jenderal serta Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Agam menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta bantuan Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap daerah yang terdampak bencana. Aspirasi tersebut sekaligus menekankan pentingnya penguatan masa transisi dan percepatan pemulihan pasca bencana yang saat ini tengah berlangsung di Kabupaten Agam.
“Kami berharap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya difokuskan pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh sektor ketenagakerjaan. Pemulihan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran di Agam perlu mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program-program Kemenaker, seperti Padat Karya, Tenaga Kerja Mandiri, pelatihan life skill, serta program prioritas lainnya,” ujar Dr. Novi Irwan, didampingi anggota DPRD Agam lainnya.
Secara bergantian, anggota DPRD Agam turut memaparkan kondisi daerah pasca bencana serta menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, khususnya terkait kebutuhan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si Dt. Rajo Basa—putra Minangkabau asal Pagaruyuang dan Lubuk Basung—menegaskan bahwa pemulihan wilayah terdampak bencana merupakan komitmen pemerintah pusat dalam rangka percepatan pembangunan dengan semangat Sumatera Bangkit.
“Ini merupakan komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga,” tegas Wamenaker.
Ia menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah program yang dapat diarahkan ke Kabupaten Agam. Pertama, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) atau Tenaga Kerja Mandiri Pemula, yang menyasar masyarakat terdampak bencana, khususnya generasi muda, melalui pelatihan berbasis potensi daerah oleh Balai Pelatihan Vokasi.
Kedua, Program Padat Karya, di mana kelompok masyarakat di Kabupaten Agam dapat mengusulkan kegiatan perbaikan irigasi, jembatan, serta infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana. Setiap lokasi usulan dari nagari berpeluang mendapatkan anggaran sekitar Rp100 juta, yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat setempat dengan melibatkan sekitar 30 tenaga kerja.
Ketiga, melalui program Tenaga Kerja Mandiri pasca pelatihan, peserta akan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp5 juta. Keempat, berbagai program lain dari Kemenaker akan diprioritaskan bagi wilayah terdampak bencana melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Wamenaker juga meminta DPRD Agam untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus melakukan fungsi pengawasan agar program-program yang dijalankan dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.
Di akhir pertemuan, rombongan DPRD Kabupaten Agam menyerahkan proposal permohonan Program Pembinaan Ketenagakerjaan untuk Kabupaten Agam tahun anggaran 2026.
Daji
