Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam kian menemukan titik terang setelah pemerintah pusat turun langsung memastikan percepatan penanganan. Kunjungan Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Bachril Bakri, menjadi sinyal kuat bahwa proses rehabilitasi di daerah itu mendapat perhatian serius.
Didampingi Inspektur IV, Bachril Bakri meninjau langsung kondisi di Agam pada Jumat (27/3/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan pemulihan di berbagai sektor terdampak.
Bupati Agam, Benni Warlis, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat menangani sejumlah kerusakan, khususnya infrastruktur jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.
“Sebanyak 24 jembatan sudah kita kerjakan dengan bantuan TNI dan Polri, baik jenis Armco maupun Bailey. Walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki, saat ini akses masyarakat sudah mulai terhubung kembali,” ujarnya.
Meski demikian, kebutuhan pembangunan jembatan di Agam masih cukup besar. Dari usulan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), baru sembilan jembatan yang dapat diakomodasi.
Tak hanya jembatan, Pemkab Agam juga memprioritaskan perbaikan jalan, irigasi, fasilitas pendidikan, serta normalisasi sungai sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh.
“Ini semua menyangkut langsung kehidupan masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas utama,” tegas Benni.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya pengembalian dana TKD sebesar Rp165 miliar yang akan difokuskan untuk percepatan pemulihan.
“Terima kasih kepada Kemendagri. Dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, dukungan ini sangat berarti,” katanya.
Benni memastikan, pemerintah daerah akan segera mengeksekusi program-program prioritas tersebut.
“Mudah-mudahan awal bulan ini sudah bisa kita realisasikan,” tambahnya.
Sementara itu, Bachril Bakri menegaskan bahwa pihaknya mendorong agar alokasi dana TKD digunakan secara tepat sasaran, terutama untuk mempercepat pemulihan daerah yang masih belum normal.
“Kita dorong agar dana ini difokuskan pada pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik seperti sekolah dan puskesmas. Data kerusakan di Agam cukup banyak,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penggunaan anggaran, mengingat keterbatasan dana yang tersedia.
“Anggaran ini tidak besar, sehingga harus benar-benar diprioritaskan pada kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan segera,” jelasnya.
Menurutnya, pengawalan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri akan memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, harapan untuk bangkit dari bencana di Kabupaten Agam kini semakin terbuka.
Daji
