Jakarta, Investigasi.news – Memasuki detik-detik akhir Kuartal II tahun 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengeluarkan peringatan tegas: seluruh jajaran, dari pusat hingga daerah, wajib melakukan evaluasi capaian dan percepatan target kinerja.
Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan gabungan daring-luring di Aula Prona, Jakarta, Selasa (27/5/2025), yang diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Kanwil BPN di seluruh Indonesia.
“Kita sudah mendekati akhir Q2. Juni tinggal menghitung hari. Saya minta Ditjen dan Kanwil melakukan review menyeluruh. Kalau ada yang tersendat, segera digenjot,” tegas Nusron dalam arahannya.
Tak hanya soal program teknis, rapat juga membedah progres penyusunan regulasi strategis yang saat ini masih menumpuk. Berdasarkan data Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, masih terdapat 3 RUU, 5 RPP, 6 Raperpres, dan 25 Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang menunggu finalisasi.
“Regulasi ini bukan formalitas. Ini fondasi hukum kebijakan kita. Kalau bisa, sebelum akhir Q2, khususnya Rapermen harus selesai,” ujar Nusron menggarisbawahi.
Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid tengah melakukan konsolidasi menyeluruh guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif, termasuk dalam hal penataan karier ASN. Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan turut memaparkan draf revisi Permen terkait pola karier ASN.
“Pola karier ASN tidak boleh lagi hanya administratif. Harus ada visi, arah, dan keadilan. Kita ingin aparatur yang bekerja bukan karena rutinitas, tapi karena arah yang jelas,” ujar Ossy.
Langkah ini mencerminkan upaya Kementerian ATR/BPN untuk melakukan reformasi kelembagaan dari dalam — tidak hanya menyelesaikan pekerjaan teknis, tetapi juga memastikan bahwa sistem pendukung internal, seperti SDM dan regulasi, mampu menjawab tantangan masa depan.
Menjelang akhir semester pertama 2025, tekanan semakin tinggi. Beberapa provinsi, terutama daerah dengan capaian rendah, disinyalir masih tertinggal dalam sejumlah indikator teknis. Jika tidak segera dilakukan percepatan, target nasional berpotensi terganggu.
Guh
