Malang, investigasi.news — Di tengah derasnya arus impor kacang tanah dari India, Vietnam, Tiongkok hingga Afrika, CEO Prime 4.0 Vinna Ho hadir memperjuangkan ketahanan pangan nasional. Lewat langkah strategis, ia menggagas program pembibitan unggul kacang tanah yang dimulai dari hulu, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang.
Komitmen itu ditunjukkan secara simbolis dalam kegiatan “Penanaman Kacang Tanah Bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan” yang digelar di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Kelas I Malang, Senin, 28 Juli 2025. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan, pejabat Kemenkumham, serta CEO Prime 4.0 Vinna Ho bersama mitra pertanian dan stakeholder lainnya.
“Kita tidak bisa lagi bergantung pada kacang impor. Sudah saatnya Indonesia mandiri dan berdikari dalam sektor pangan, terutama dari benih unggul lokal,” tegas Vinna Ho saat ditemui usai penanaman.
Vinna memaparkan fakta menyedihkan: rata-rata hasil produksi kacang tanah petani Indonesia hanya 2 ton per hektare—itu pun sangat bergantung pada cuaca. “Kami targetkan bisa naik menjadi 4 sampai 5 ton per hektare dengan benih unggul yang kami kembangkan,” ujarnya.
Selama ini, Indonesia nyaris tidak punya breeder khusus untuk kacang tanah. Sejak 1996, industri pangan nasional hampir sepenuhnya mengandalkan kacang impor dari luar negeri. Angkanya bukan turun, malah terus meningkat karena kebutuhan konsumsi dan industri yang tinggi.
“Kita ironis: punya lahan luas, tapi kacang tanahnya datang dari India dan Afrika. Bahkan setelah kena bea masuk dan keuntungan distributor pun, harga kacang impor tetap lebih murah dari produk lokal. Ini alarm serius bagi kedaulatan pangan kita,” tegas Vinna.
Lewat kerja sama dengan Lapas Kelas I Malang dan mitra pertanian lainnya, Vinna menggagas proyek pembenihan unggul nasional. Lahan asimilasi dan edukasi di lapas dimanfaatkan sebagai pusat pilot project pengembangan benih unggul kacang tanah yang akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia.
“Ini bukan sekadar produksi benih. Ini adalah revolusi dari hulu, supaya petani Indonesia punya akses terhadap benih unggul dan tak lagi kalah dengan kacang impor,” ujarnya.
Namun, jalan tak selalu mulus. Vinna juga menyoroti masalah mahalnya harga pupuk dan pestisida. Menurutnya, jika ingin mendorong petani berproduksi lebih banyak, maka negara harus hadir.
“Pupuk dari swasta jauh lebih mahal dibanding subsidi. Tapi subsidi pun langka. Kalau kita ingin swasembada, ini harus dibenahi,” katanya.
Kegiatan penanaman simbolik bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di lahan SAE Lapas Kelas I Malang menjadi bukti bahwa sinergi lintas sektor sangat memungkinkan. Lahan lapas dimanfaatkan untuk pembibitan, warga binaan diberdayakan, dan hasilnya dikembalikan untuk kedaulatan pangan.
“Kami ingin model ini bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Dimulai dari bibit, kita bangun kemandirian,” pungkas Vinna.
Dengan visi yang kuat dan langkah yang konkret, Vinna Ho percaya bahwa kacang tanah—yang selama ini dianggap komoditas kecil—justru bisa menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia jika dikelola serius dari sekarang.
Guh
