Jakarta, Investigasi.news– Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, MM, bersama jajaran perangkat daerah melaksanakan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia (Kemenko Infra) di Jakarta, Rabu (27/8) sore.
Audiensi tersebut membahas dua agenda penting: pengajuan pembangunan Jalan Tol Malang–Kepanjen dan pengajuan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Kabupaten Malang. Rombongan Bupati Malang diterima langsung oleh Agust Jovan Latuconsina, Staf Khusus Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Kemenko Infra.
Bupati Malang yang akrab disapa Abah Sanusi menegaskan, pembangunan tol Malang–Kepanjen sangat penting untuk meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengangkat potensi pariwisata wilayah Malang selatan.
“Semoga melalui audiensi ini, pembangunan Tol Malang–Kepanjen dapat segera terealisasi. Kehadiran jalan tol akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat mobilitas, membuka peluang usaha, dan meningkatkan daya saing daerah,” ujar Abah Sanusi.
Sebelum meninggalkan Gedung Kemenko Infra, Abah Sanusi juga berkesempatan bertatap muka dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Chairul Isnadi Kusuma, menjelaskan bahwa pembangunan Tol Malang–Kepanjen sudah masuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 serta Kepmen Nomor 367 Tahun 2023, yang menetapkan proyek ini sebagai prioritas utama pada periode 2025–2029.
“Berdasarkan regulasi itu, kami bersama Bapak Bupati berinisiatif menjemput bola melalui Kemenko Infra agar usulan ini dapat disampaikan langsung ke Kementerian PUPR untuk percepatan pembangunannya,” ungkap Chairul, yang akrab disapa Oong.
Menurutnya, jalan tol sepanjang hampir 30 kilometer ini akan menghubungkan batas akhir tol saat ini di Kedungkandang, Kota Malang, hingga ke Kepanjen, Kabupaten Malang.
“Alhamdulillah, Staf Khusus Kemenko Infra, Bapak Agust Jovan Latuconsina, menerima usulan ini dengan baik dan berjanji segera melaporkannya kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” pungkasnya.
Guh
