Nasional- Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan rekrutmen tenaga pendukung administrasi untuk tahun anggaran 2026.
Kesempatan berkarir di lingkungan instansi pemerintah ini terbuka bagi lulusan Diploma III (D-III) hingga Sarjana (S-1) dari berbagai disiplin ilmu, seperti dilansir dari Kompas.
Calon pelamar dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat mengirimkan berkas melalui mekanisme pendaftaran daring yang dibuka dalam durasi terbatas.
Pihak kementerian menetapkan standar kualifikasi tertentu bagi individu yang ingin bergabung. Berikut adalah rincian persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh setiap calon tenaga pendukung:
Pelamar harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dalam skala 4,0. Selain itu, kandidat diwajibkan sehat secara jasmani dengan melampirkan surat keterangan resmi dari dokter.
Batas usia maksimal bagi pendaftar adalah 30 tahun. Persyaratan ini menjadi standar dasar sebelum memasuki tahapan seleksi kualifikasi khusus yang lebih mendalam.
Kualifikasi Khusus dan Kompetensi Teknis
Kementerian ATR/BPN mencari kandidat yang memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, dan analisis yang tajam. Seluruh aspek administratif wajib mengikuti standar Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).
Kandidat diharapkan menguasai bahasa Inggris, baik secara aktif maupun pasif. Fleksibilitas waktu kerja menjadi poin penting karena posisi ini menuntut kesediaan bekerja penuh waktu (full time).
Calon pekerja harus mampu beradaptasi dengan tekanan kerja serta target waktu yang ketat. Penguasaan perangkat komputer atau laptop pribadi juga menjadi syarat mutlak dalam proses operasional harian.
Jadwal Seleksi dan Prosedur Pendaftaran
Proses pengiriman berkas ditujukan langsung kepada Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Batas akhir pendaftaran ditetapkan hingga 30 Maret 2026, namun dapat ditutup lebih awal jika kuota terpenuhi.
Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi dijadwalkan mulai bertugas pada 6 April 2026. Perlu dicatat bahwa seluruh dokumen yang telah dikirimkan secara resmi menjadi hak milik instansi dan tidak dapat diambil kembali.
Penyelenggara menegaskan bahwa seluruh tahapan rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun. Masyarakat diminta waspada terhadap segala indikasi penipuan yang mengatasnamakan proses seleksi Direktorat Jenderal Penataan Agraria. ( Wahyu)
