Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola industri sawit, dugaan praktik ilegal justru mencuat terang-terangan. Sebuah gudang penampungan Crude Palm Oil (CPO) di wilayah Indralaya Utara diduga beroperasi tanpa izin resmi—ironisnya, hanya berjarak beberapa kilometer dari kantor Polres Ogan Ilir. Situasi ini langsung memantik pertanyaan keras: apakah hukum benar-benar berjalan, atau justru dibiarkan lumpuh di depan mata?
Lebih jauh, dugaan ini bukan sekadar isu administratif. Aktivitas di gudang tersebut terlihat nyata dan berlangsung terang-terangan. Berdasarkan dokumentasi lapangan, sejumlah truk tangki berwarna kuning tampak keluar-masuk tanpa hambatan. Bahkan, beberapa kendaraan terlihat terparkir di area terbuka yang hanya dipagari kayu dan seng sederhana—tanpa tanda-tanda pengawasan ketat. Fakta ini memperkuat kesan bahwa operasional berjalan seolah tanpa tersentuh hukum.
Tak berhenti di situ, lokasi gudang yang berada di KM AH 25 Palemraya—atau dikenal sebagai Timbangan 32—menambah ironi. Letaknya hanya sekitar 4 kilometer dari Polres Ogan Ilir, di jalur strategis arah Palembang. Kedekatan geografis ini justru memperdalam tanda tanya publik: bagaimana mungkin aktivitas berskala besar seperti ini luput dari pantauan aparat?
Sementara itu, keresahan masyarakat mulai menguat. Warga mempertanyakan bukan hanya legalitas usaha, tetapi juga dampak yang ditimbulkan. Selain berpotensi merugikan negara dari sisi pajak dan tata niaga, aktivitas ilegal semacam ini juga membawa risiko lingkungan serta ancaman keamanan di kawasan permukiman sekitar. Kecurigaan pun berkembang—apakah ada pembiaran, atau bahkan sesuatu yang lebih dalam?
“Kalau memang ilegal, kenapa bisa bebas beroperasi? Apalagi dekat kantor polisi. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Nada kritik publik semakin tajam. Masyarakat menilai, jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut mencederai prinsip penegakan hukum. Kesan “tutup mata” atau pura-pura tidak tahu mulai mencuat ke permukaan. Bahkan, muncul spekulasi liar: apakah pemilik gudang memiliki “perlindungan”, atau justru ada relasi yang membuat hukum tak lagi tajam ke atas?
Akibatnya, pemilik gudang diduga dapat menjalankan bisnisnya dengan leluasa, tanpa rasa takut terhadap aparat penegak hukum setempat. Kondisi ini jelas tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Publik mendesak tindakan konkret, bukan sekadar diam.
Oleh karena itu, masyarakat menuntut langkah tegas:
- Penindakan segera terhadap gudang CPO yang diduga ilegal di kawasan Palemraya, Indralaya Utara.
- Transparansi proses hukum agar tidak muncul kesan tebang pilih.
- Pengawasan ketat di jalur lintas Sumatera yang rawan menjadi jalur distribusi komoditas tanpa dokumen resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola gudang maupun jajaran Polres Ogan Ilir belum memberikan keterangan resmi terkait legalitas operasional lokasi tersebut. Diamnya pihak terkait justru semakin mempertebal dugaan—dan publik kini menunggu: akankah hukum benar-benar ditegakkan, atau kembali kalah oleh kepentingan?
Tim
