Minahasa Utara, investigasi.news — Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung pembangunan nasional kembali ditunjukkan melalui partisipasi aktif Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, M.M., dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang sekaligus memperingati 25 tahun berdirinya organisasi ini. Acara tersebut digelar di Hotel Sentra Manado, Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (30/5/2025).
Didampingi Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nurcahyo, SH., M.Hum., kehadiran Bupati Sanusi mencerminkan keseriusan Pemkab Malang untuk terus menjalin kolaborasi antar daerah serta memperkuat posisi strategis kabupaten sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan mengusung tema “25 Tahun APKASI, 80 Tahun Indonesia: Bersatu Padu Membangun Persada”, Munas kali ini menjadi ajang penting bagi seluruh kepala daerah kabupaten di Indonesia untuk merumuskan agenda bersama dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) AM Putranto, yang didampingi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, serta Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, sebagai tuan rumah. Tanda dimulainya Munas ditandai dengan pemukulan tetengkoren secara simbolis. Dalam sambutannya, KSP menyampaikan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto atas kehadiran seluruh bupati yang dianggap memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas, pelayanan publik, dan pembangunan nasional dari tingkat daerah. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada Kabupaten Minahasa Utara yang sukses menjadi tuan rumah gelaran nasional ini.
Munas VI APKASI bukan sekadar forum seremonial, melainkan momentum konsolidasi daerah yang membahas berbagai isu strategis yang menyangkut langsung kehidupan masyarakat di tingkat kabupaten. Di antaranya, wacana revisi mekanisme Pilkada kembali ke DPRD, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, optimalisasi pengelolaan Transfer Keuangan ke Daerah dan Desa (TKDD), serta efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dinilai berpengaruh besar terhadap daya gerak fiskal kabupaten.
Yang menarik, Munas kali ini juga mendorong pembahasan alternatif strategi pembiayaan pembangunan melalui skema perdagangan karbon atau carbon trading. Wacana ini disambut baik banyak daerah, termasuk Kabupaten Malang, karena bisa menjadi peluang fiskal baru yang berkelanjutan—khususnya bagi wilayah dengan potensi sumber daya alam dan kawasan hijau.
Bupati Sanusi menilai bahwa kolaborasi dan sinergi lintas wilayah menjadi fondasi utama dalam menyongsong pembangunan yang berbasis kemandirian dan kreativitas daerah. Menurutnya, tantangan fiskal daerah ke depan tidak bisa diselesaikan dengan cara konvensional. Perlu terobosan kebijakan dan keberanian untuk menjajaki instrumen fiskal non-tradisional seperti carbon trading, kerja sama investasi, hingga digitalisasi pelayanan publik.
Dalam pernyataannya usai forum pleno, Bupati Sanusi menegaskan bahwa Kabupaten Malang siap menjadi bagian dari gerakan nasional penguatan kapasitas daerah. Ia menyebut semangat “Malang Makmur Berkelanjutan” hanya bisa terwujud jika seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat, berjalan bersama dalam semangat gotong royong dan inovasi.
Sementara itu, di ruang berbeda, Ketua TP PKK Kabupaten Malang, Hj. Anis Zaidah Sanusi, juga turut aktif mengikuti agenda APKASI Women Program yang digelar sebagai bagian dari Munas. Dengan mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK dalam Mendorong Terciptanya Women Entrepreneurship di Daerah”, forum ini memfokuskan pembahasan pada peningkatan kapasitas public speaking, pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, serta peluang bisnis kecantikan yang dinilai relevan dengan potensi ekonomi lokal di banyak kabupaten.
Peran perempuan dalam penguatan ekonomi keluarga dan komunitas lokal dinilai semakin strategis, terutama dalam mendorong kemandirian rumah tangga, menekan angka kemiskinan, dan memperluas akses kesejahteraan. Ketua TP PKK Kabupaten Malang dalam paparannya menyampaikan pentingnya peran perempuan untuk tidak hanya menjadi pendamping pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama dalam transformasi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput.
Munas VI APKASI dan seluruh rangkaiannya menjadi refleksi 25 tahun perjalanan organisasi ini sebagai mitra strategis pemerintah pusat. Lebih dari itu, Munas ini menandai pergeseran cara pandang pemerintah daerah, dari yang semula berorientasi administratif, menuju pada orientasi produktif dan inovatif dalam menjawab kebutuhan zaman. Kabupaten Malang, dengan segala potensi dan komitmennya, kembali menegaskan diri sebagai bagian dari lokomotif kemajuan daerah menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Guh
