Agam, Investigasi.news – Dengan mengusung visi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Agam bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan APBD 2026. Anggaran yang disusun untuk mendukung kemajuan daerah itu mencapai Rp 1,355 triliun, dengan belanja sebesar Rp 1,403 triliun, sehingga tercatat defisit Rp 47,5 miliar yang akan ditutup sesuai mekanisme pembiayaan.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Agam, yang digelar di Aula Utama Gedung DPRD, Minggu (30/11). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD H. Ilham, Lc., MA, didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman, dan turut dihadiri Bupati Agam Benni Warlis, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta para kepala OPD.
Sebelum ketok palu, tujuh fraksi melalui juru bicara masing-masing menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, yakni Fraksi PKS, PAN, NasDem, Demokrat, Gerindra, PPP, dan Fraksi Golkar (gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB). Seluruh fraksi pada prinsipnya menyampaikan dukungan sekaligus masukan terkait prioritas pembangunan daerah.
Bupati Agam Benni Warlis dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 merupakan hasil kerja bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dan komisi-komisi terkait.
“Kami mengapresiasi DPRD Agam atas persetujuan Raperda APBD 2026. Keputusan ini menjadi bagian krusial dalam siklus anggaran dan menjadi fondasi untuk melaksanakan program yang telah direncanakan demi kemajuan Kabupaten Agam,” ujarnya.
Setelah disetujui DPRD, Raperda APBD 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Struktur Anggaran APBD Agam 2026
Pendapatan Daerah:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 219 miliar
- Pendapatan Transfer: Rp 1,13 triliun
Belanja Daerah:
- Belanja Operasi: Rp 1,184 triliun
- Belanja Modal: Rp 46 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp 5,4 miliar
- Belanja Transfer: Rp 164 miliar
Pengesahan APBD 2026 ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Agam untuk melaksanakan program prioritas, memperkuat sinergi pemerintah–legislatif, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal.
Adv
