Padang Pariaman, investigasi.news – Pelantikan dan penyerahan SK tersebut digelar pada Senin (29/12/2025) di Lapangan Kantor IKK Padang Pariaman dan menjadi momen penting bagi 1.758 lebih PPPK Paruh Waktu yang resmi bergabung dalam struktur Pemerintahan Daerah.
Adapun yang dilantik terdiri dari Guru, Operator Layanan, Tenaga tendik seperti Kesehatan dan lain, termasuk juga Penjaga Sekolah atau Kantor.
Sekretaris Komisi III Firman Arif, menyampaikan harapan agar kehadiran PPPK Paruh Waktu mampu memperkuat kualitas kerja birokrasi, terutama pada sektor pelayanan dasar masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kompetensi aparatur untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan responsif.
“Kami DPRD bersama Bupati memperjuangkan PPPK Paruh Waktu agar merubah regulasi mereka bisa dilantik, ini kami sampaikan ke Kepala BKN RI Prof. Zudan di kantornya di dampingi unsur pemerintahan yaitu Wakil Bupati dan OPD” jelas Firman Arif, Selasa (30/12/2025).
Lebih lanjut Firman Arif yang juga Dosen di salah satu Kampus UIN Sumatera Barat tersebut menyebutkan, pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan kepastian status kerja bagi tenaga honorer yang selama ini berjasa dalam pelayanan pemerintahan serta mendidik generasi seperti para guru mulai SD sampai SMP/sederajat.
Dengan resmi diserahkannya SK, ribuan PPPK Paruh Waktu kini mulai memasuki tugas baru dan diharapkan dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, serta profesionalisme untuk kemajuan daerah.
Pelantikan ini mendapat perhatian luas sebagai tiang penting reformasi kepegawaian daerah, khususnya menuju pelayanan publik yang semakin berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
Kami juga akan melanjutkan perjuangan ini bagi yang belum berkesempatan. Seluruh kemampuan untuk di maksimalkan agar para honorer kita bisa terakomodir.
“Dengan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Padang Pariaman bisa mensejahterakan pejuang honorer kita kedepannya.” imbuhnya.
(Andra Sikumbang)
