DPRD Bukittinggi — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi melalui Panitia Khusus (Pansus) II menggelar rapat kerja dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari agenda kerja DPRD berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 25 Maret 2026.
Rapat kerja dilaksanakan pada Selasa (31/03/2026) di Gedung DPRD Kota Bukittinggi dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II, Hj. Elfianis, A.Md, bersama anggota Pansus II serta didampingi jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
Dari pihak Pemerintah Kota Bukittinggi, rapat dihadiri oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Efriady, MM, bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bukittinggi.
Dalam rapat tersebut, Pansus II melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2025, khususnya pada sektor perekonomian daerah, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, tenaga kerja, serta investasi dan pelayanan perizinan.
Ketua Pansus II, Hj. Elfianis, menyampaikan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui pembahasan ini, kami ingin memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan daya saing daerah.
Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memaparkan realisasi berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun 2025. Paparan tersebut mencakup capaian di sektor perdagangan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, serta pelayanan perizinan terpadu.
Selain capaian yang telah diraih, pemerintah daerah juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, disertai langkah-langkah strategis yang akan dilakukan ke depan guna meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan, pertanyaan, serta catatan dari anggota Pansus II. Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya penguatan sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui DPMPTSP, optimalisasi potensi investasi daerah, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Pansus II DPRD Kota Bukittinggi memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi di sektor perekonomian selama tahun 2025. Namun demikian, sejumlah aspek strategis dinilai masih perlu ditingkatkan.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan pengembangan UMKM, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan guna menarik minat investasi, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dinilai perlu terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Pansus II DPRD Kota Bukittinggi akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.
Rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, guna memastikan program pembangunan daerah berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Yas
