Malang, Investigasi.news – Dinas Kesehatan Kabupaten Malang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Pada Selasa, 15 Oktober 2024, diluncurkan Kick Off Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini dihadiri Plt. Bupati Malang, Drs. H. Didik Gatot Subroto, SH. MH., serta dr. Imran Pambudi, M.P.H.M (Direktur Kesehatan Jiwa Kemenkes RI), dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dr. Nur Syamsu Dhuha. Turut hadir juga kepala puskesmas, OPD, serta camat di lingkungan Kabupaten Malang.
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjadi garda terdepan dalam implementasi program ini, yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di 39 Puskesmas di Kabupaten Malang. Program ILP bertujuan memperkuat koordinasi layanan kesehatan, mencakup puskesmas, puskesmas pembantu, serta posyandu, guna menciptakan sistem kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Plt. Bupati Malang, program ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang fokus pada cakupan kesehatan semesta melalui penguatan pelayanan kesehatan primer. “Pelayanan kesehatan primer harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, dari puskesmas hingga layanan di tingkat desa,” jelasnya.
Pelayanan kesehatan yang dikembangkan dalam ILP dibagi ke dalam lima klaster, termasuk layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi, balita, remaja, hingga lansia, serta penanggulangan penyakit menular. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengkoordinasikan seluruh klaster ini untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang optimal, dengan standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh wilayah.
Lebih lanjut, Plt. Bupati menegaskan bahwa integrasi ini akan mengurangi kesenjangan akses kesehatan di seluruh kecamatan. Ia juga mengapresiasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang berperan penting dalam mewujudkan transformasi pelayanan kesehatan, terutama melalui kegiatan skrining kesehatan yang menjangkau semua siklus hidup masyarakat, serta penanganan kuratif yang lebih dini.
Pelaksanaan ILP di Kabupaten Malang tidak hanya mengandalkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, tetapi juga melibatkan kolaborasi lintas sektor. “Sinergi antara puskesmas, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk keberhasilan program ini,” ungkapnya.
Apresiasi disampaikan kepada Kementerian Kesehatan RI yang telah memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung program ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan USAID MOMENTUM juga diakui atas kontribusi mereka dalam pendampingan dan percepatan penerapan ILP di Kabupaten Malang.
Dengan adanya program ILP ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang bertekad untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang nyata dari upaya transformasi kesehatan di daerahnya.
Guh
