Malang, investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna yang membahas berbagai strategi penting dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut, yang berlangsung pada Senin (28/10/2024), dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, serta Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, beserta jajaran kepala OPD dan anggota DPRD lainnya.
Dalam sesi ini, tiap fraksi menyampaikan pandangan umum mengenai prioritas dan evaluasi kebijakan daerah yang akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
**Sorotan Utama Fraksi PDI Perjuangan: Perencanaan PAD dan Optimalisasi MCC**
Fraksi PDI Perjuangan, yang diwakili oleh Agoes Marhaenta, menyoroti menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pos Lain-lain PAD yang Sah, yang turun hingga Rp 3,85 miliar. Penurunan ini, menurut Fraksi PDI Perjuangan, berpotensi menghambat kemandirian anggaran Kota Malang. “Perlu adanya perencanaan matang agar PAD dapat terus meningkat tiap tahunnya, demi menjawab kebutuhan pembangunan Kota Malang,” ungkap Agoes.
Fraksi ini juga mendorong Pemerintah Kota Malang untuk lebih memaksimalkan pengelolaan Malang Creative Center (MCC) sebagai pusat ekonomi kreatif yang berfokus pada pengembangan sektor pemuda dan digitalisasi. Transformasi MCC diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Selain itu, PDI Perjuangan menekankan pentingnya revitalisasi pasar-pasar rakyat seperti Pasar Besar, Pasar Blimbing, dan Pasar Gadang, yang menjadi pusat ekonomi kota. “Pengelolaan pasar ini harus mempertimbangkan aspek-aspek yang masih menjadi kelemahan mendasar demi meningkatkan daya saing pasar tradisional,” tambah Agoes.
**Fraksi Gerindra: Optimalisasi Retribusi Daerah dan Efisiensi Anggaran**
Fraksi Gerindra, melalui perwakilannya, Danny Agung Prasetyo, menyoroti rencana kenaikan retribusi daerah sebesar 13,41 persen untuk tahun 2025. Fraksi ini mempertanyakan langkah-langkah Pemerintah Kota Malang dalam memaksimalkan retribusi dari sektor parkir jalan, pasar tradisional, dan retribusi lain yang dinilai belum optimal.
Gerindra juga mendorong agar anggaran tahun 2025 dikelola secara efektif dan efisien, serta memperkuat sinergi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.
**Fraksi PKB: Evaluasi Belanja Pegawai dan Revitalisasi Infrastruktur Ekonomi**
Dalam pandangannya, Fraksi PKB mengangkat isu peningkatan belanja pegawai yang mengalami kenaikan signifikan hingga Rp 140 miliar dari tahun sebelumnya. Fraksi ini mengingatkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menetapkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. “Kita perlu meninjau kembali rencana kenaikan ini agar APBD lebih efisien,” tegas perwakilan Fraksi PKB.
Selain itu, Fraksi PKB mendorong agar revitalisasi Pasar Besar (PB) dipercepat demi mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Mereka juga mengusulkan agar pemanfaatan MCC lebih meluas, melibatkan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan untuk menjadikannya sebagai wadah kegiatan masyarakat yang lebih inklusif.
Rapat paripurna ini menjadi ajang diskusi penting bagi DPRD Kota Malang untuk menyatukan langkah menuju pembangunan yang lebih baik di tahun anggaran 2025. Dengan sorotan yang luas dari setiap fraksi, pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi bagi Kota Malang dalam menciptakan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat.
Adv / Guh
