Sawahlunto, Investigasi.news – Belanja tambahan penghasilan guru dan tunjangan sertifikasi triwulan III dan IV tahun 2024 dilingkungan kota Sawahlunto belum terealisasi.
Hal itu disampaikan Pj Walikota Sawahlunto Fauzan Hasan, Senin (11/11/2024) pada Rapat paripurna tentang jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD kota Sawahlunto terhadap RAPBD tahun anggaran 2025.
Memperhatikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 pada Dinas Pendidikan yang cukup signifikan, Fraksi Nasdem Demokrat DPRD kota Sawahlunto yang disampaikan anggota DPRD kota Sawahlunto Rio Mardanil.
Fraksinya meminta penjelasan secara umum terkait kenaikan dan/atau penurunan pada anggaran belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga maupun belanja transfer pada RAPBD Tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan di tahun 2024. Dan politisi Partai Nasdem itu mohon penjelasan Walikota.
Pj Walikota Sawahlunto Fauzan Hasan menjelaskan untuk progress Penyerapan Belanja 2024 hingga 31 Oktober 2024 telah mencapai 59,82 persen.
Program yang belum terealisasi hingga akhir Oktober papar Fauzan, meliputi: Belanja Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Sertifikasi triwulan III dan IV, Belanja Operasional Sekolah (BOSP) dan BOP PAUD/Kesetaraan, Belanja Modal dari DAK Fisik dan Belanja Modal dari DAU.
Secara umum, sebutnya penambahan anggaran pada 2025 disebabkan karena adanya penyesuaian kenaikan pangkat dan gaji berkata PNS, pembayaran TPP bagi PPPK yang lulus pada 2024, kenaikan gaji berkala PPPK, serta alokasi gaji bagi ASN yang akan lulus di 2025.
Pada rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD kota Sawahlunto Susi Haryati itu juga dijelaskan pada RAPBD tahun 2025 ini, sementara penurunan anggaran terjadi pada Dana Alokasi Khusus Fisik (untuk PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan), sehingga mempengaruhi belanja barang dan jasa serta belanja modal pada tahun 2025. (Tumpak)
