Solok Selatan, Investigasi.News –
Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Unit 2 resmi memasuki tahap sosialisasi, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan kontraktor lokal. PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) bekerja sama dengan PT Inti Karya Persada Tehnik (IKPT) sebagai kontraktor utama dalam proyek ini.
Dalam acara sosialisasi yang digelar pada 18 Februari 2025 di GOR Gelora Energi Pekonina, Solok Selatan, PT SEML dan PT IKPT menegaskan komitmen mereka untuk melibatkan tenaga kerja lokal secara signifikan. Community Relations Manager PT IKPT, Yasin Yunirwansyah, mengungkapkan bahwa lebih dari 50% tenaga kerja yang dibutuhkan berasal dari masyarakat sekitar, dengan puncak kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai 1.400 hingga 1.500 orang selama masa konstruksi.
Senior Manager Business Relations dan General Affairs PT SEML, Ismoyo Argo, juga menekankan bahwa proyek ini akan memberikan peluang besar bagi kontraktor lokal serta masyarakat setempat. Untuk memastikan transparansi dalam proses rekrutmen, pihak SEML akan bekerja sama dengan Komite Nagari, Dinas Tenaga Kerja Solok Selatan, serta pemangku kepentingan lainnya.
Meski ada janji keterlibatan kontraktor lokal, sejumlah pihak mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pembagian proyek. Beberapa kontraktor lokal mengaku kesulitan mendapatkan informasi terkait jenis pekerjaan yang tersedia. Upaya media untuk meminta daftar pekerjaan kepada PT IKPT juga belum mendapatkan respons, menimbulkan kecurigaan bahwa pembagian proyek tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, melalui Asisten III Sekdakab Solok Selatan, Irwanesa, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini dan berharap keberadaannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan dalam proses kerja sama dengan kontraktor lokal.
Masyarakat dan kontraktor setempat kini menunggu langkah konkret dari PT SEML dan PT IKPT untuk memperjelas mekanisme pembagian proyek dan memastikan bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal bukan sekadar janji manis. Jika transparansi tidak segera ditingkatkan, proyek ini berisiko menuai ketidakpercayaan dan menimbulkan ketegangan dengan masyarakat sekitar.
(DenO)
