Batam, Investigasi.news — Dunia industri di Kota Batam tengah menghadapi tekanan berat. Kenaikan tarif listrik dan gas industri yang terjadi pada Mei 2025 dinilai bisa menjadi “pukulan telak” terhadap iklim investasi di kota industri ini. Ketua Umum Kader Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau angkat bicara dan meminta evaluasi mendalam terhadap kepemimpinan PLN Batam yang dinilai semakin tidak bersahabat terhadap pelaku usaha.
Kenaikan tarif listrik fleksibel blok 3 mencapai sekitar 25 persen, sementara tarif gas industri melonjak lebih dari 100 persen. Ini menjadi beban ganda yang harus ditanggung sektor industri, di tengah kondisi produksi yang menurun dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah terjadi dalam dua tahun terakhir.
“Kenaikan ini akan berdampak buruk terhadap iklim investasi di Batam. Biaya operasional perusahaan semakin berat, dan opsi paling cepat untuk efisiensi adalah mengurangi jumlah karyawan. Itu artinya ancaman PHK makin nyata,” ujar Ketua Umum Kader Muda Indonesia Provinsi Kepri kepada Investigasi.news, Rabu (28/5/2025).
Ia menilai kebijakan PLN Batam perlu dievaluasi menyeluruh, termasuk kinerja Dirut PLN Batam yang saat ini dinilai minim inovasi dalam menghadapi tantangan energi.
“Semenjak dipimpin oleh Dirut yang baru, PLN Batam makin jauh dari semangat mendukung dunia usaha. Kalau perlu, ganti saja Dirutnya. PLN pasti punya stok pemimpin yang lebih kompeten, bukan sekadar menaikkan tarif sebagai solusi,” tegasnya.
PLN Batam berdalih kenaikan tarif listrik disebabkan naiknya harga gas dari US$5,9 menjadi US$7 per MMBtu, serta melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Di sisi lain, PGN Batam menyebut lonjakan harga gas industri terjadi akibat habisnya pasokan dari sumur gas domestik, sehingga pasokan digantikan oleh gas alam cair (LNG) yang jauh lebih mahal—mencapai US$16,8 per MMBtu.
Namun alasan teknis tersebut tidak sepenuhnya bisa diterima oleh kalangan industri. Mereka menilai seharusnya ada kebijakan transisi atau skema insentif, bukan sekadar “menyerahkan beban” kepada pelaku usaha.
“Kami mendukung kemandirian energi, tapi harus adil. Kenaikan seperti ini tanpa skema mitigasi sama saja memukul mati industri lokal, terutama industri menengah yang sedang tumbuh,” tegas pelaku industri yang enggan disebutkan namanya.
Dampak domino dari kebijakan ini dikhawatirkan tidak hanya memengaruhi sektor industri, tetapi juga daya saing Batam sebagai kawasan strategis investasi yang selama ini diunggulkan secara nasional.
Kader Muda Indonesia pun mendorong agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN, segera memanggil pimpinan PLN Batam dan PGN Batam untuk meminta penjelasan serta membuka ruang dialog dengan pelaku industri.
“Kami tidak anti terhadap penyesuaian harga, tapi semuanya harus transparan dan pro-investasi. Jangan sampai Batam kehilangan momentum pertumbuhan hanya karena kebijakan energi yang keliru,” tutupnya.
Fransisco Chrons
