Jakarta, investigasi.news – International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menjadi forum strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Bagi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Jonahar, konferensi ini selaras langsung dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya dalam hal kedaulatan pangan, energi, dan air.
“Salah satu upaya konkret yang telah kami lakukan adalah penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Ini penting untuk menjaga keseimbangan ruang dan memastikan ketersediaan lahan pangan di tengah pesatnya pembangunan,” ujar Jonahar usai menghadiri pembukaan ICI 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025).
Jonahar menilai ICI 2025 bukan sekadar konferensi, tetapi juga momentum kolaborasi lintas sektor untuk membangun infrastruktur nasional yang berpihak pada keberlanjutan dan kepastian ruang. Lima topik utama dalam forum ini, yakni Future-Proofing Cities, Connecting the Archipelago, Infrastructure for Livability, Resilient by Design, dan Unlocking Capital, menjadi landasan untuk penguatan peran tata ruang dalam pembangunan.
Dalam pembahasan Future-Proofing Cities, Jonahar menekankan pentingnya pemanfaatan ruang yang patuh terhadap RTRW, serta penertiban terhadap pembangunan yang menyalahi zonasi. Ia juga menyebut penguatan mekanisme insentif dan disinsentif menjadi senjata strategis untuk menjaga disiplin tata ruang.
Sementara pada tema Connecting the Archipelago, Direktorat Jenderal PPTR memastikan ketersediaan ruang untuk pengembangan konektivitas antarpulau, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.
“Tidak boleh ada tumpang tindih peruntukan ruang yang menghambat konektivitas nasional,” tegasnya.
Dalam aspek Infrastructure for Livability, ATR/BPN menjamin pembangunan permukiman, fasilitas pendidikan, dan pelayanan publik tetap berada di zona yang sesuai, demi menciptakan kota yang layak huni.
Di sisi lain, pada pembahasan Resilient by Design, Jonahar menyoroti urgensi perlindungan kawasan lindung dan pengendalian alih fungsi ruang.
“Kami juga menertibkan aktivitas di kawasan rawan bencana. Ini bagian dari antisipasi risiko jangka panjang akibat perubahan iklim,” imbuhnya.
Untuk topik Unlocking Capital, ia menekankan bahwa kejelasan dan legalitas penggunaan ruang adalah faktor krusial bagi arus investasi. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penyederhanaan perizinan, pembukaan kerja sama lintas sektor, dan kepastian hukum bagi investor.
ICI 2025 dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat kementerian/lembaga, kepala daerah, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas internasional. Forum ini diharapkan menjadi pemicu sinergi yang lebih solid dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat ruang, kuat pangan, dan tahan bencana.
“Konferensi ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo. Kita harus membangun infrastruktur tidak hanya cepat dan masif, tetapi juga terencana, adil, dan berkelanjutan,” tutup Jonahar.
Guh
