Jakarta, Investigasi.news — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan keyakinannya bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan akan mengalami peningkatan signifikan pada tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025), di Jakarta.
Didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, Pudji menegaskan bahwa jajarannya akan bekerja keras dan konsisten menyelesaikan seluruh target program strategis untuk memastikan capaian tersebut dapat diraih.
“Insyaallah, untuk mencapai target PNBP 2026, kami perlu menyelesaikan apa yang menjadi target tahun ini. Ini kerja kolektif seluruh jajaran ATR/BPN,” ujar Pudji kepada media usai rapat.
Dalam forum Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN 2026, Sekjen ATR/BPN memaparkan empat fokus utama strategi PNBP kementeriannya:
- Digitalisasi Layanan Sertipikat dan Informasi Tanah
Peningkatan akses dan kecepatan layanan informasi lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk penguatan basis data melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT). - Pemanfaatan Teknologi untuk Kualitas Pelayanan
Transformasi layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan mengakselerasi implementasi Sertipikat Elektronik di seluruh wilayah. - Evaluasi Tarif demi Iklim Investasi Sehat
Kajian dan evaluasi tarif PNBP untuk menjamin keberpihakan kepada masyarakat luas serta memberikan ruang kondusif bagi pertumbuhan investasi properti dan pertanahan. - Optimalisasi Aset untuk Negara
Pemanfaatan aset kementerian secara produktif untuk mendorong penerimaan negara, sejalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.
Sekjen Pudji menambahkan bahwa semua strategi ini disusun untuk mendukung target jangka panjang, yakni menjadikan ATR/BPN sebagai lembaga pertanahan yang maju, profesional, dan berbasis digital.
“Kami terus melakukan konsolidasi internal untuk memastikan sistem yang terbangun saat ini benar-benar mendukung pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berdaya saing global,” tambahnya.
Sebagai catatan, dalam beberapa tahun terakhir, PNBP Kementerian ATR/BPN tumbuh rata-rata 14,2% per tahun, dengan lebih dari 97% kontribusi berasal dari layanan pertanahan, khususnya pendaftaran dan pemeliharaan data tanah.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP telah mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target tahunan. Kementerian menargetkan PNBP 2025 mencapai Rp3,3 triliun, didorong oleh kinerja layanan digital yang terus ditingkatkan.
Kementerian ATR/BPN juga membuka saluran aduan dan konsultasi masyarakat melalui berbagai kanal digital, sebagai bentuk komitmen menuju pelayanan publik berkelas dunia. Guh
📞 WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
🌐 Website: atrbpn.go.id
📲 Instagram: @kementerian.atrbpn
🟦 Facebook: Kementerian ATRBPN
🎥 YouTube: KementerianATRBPN
🐦 X (Twitter): @kem_ATRBPN
📢 TikTok: @kementerian.atrbpn
