Taliabu, Investigasi.news — Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dinilai mandul menangani dugaan kasus korupsi yang menggurita di Dinas PUPR. Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) tak main-main. Mereka menantang Kepala Kejari, Dr. Nurwinardi, SH., M.H, agar bersikap tegas atau segera hengkang dari tanah Taliabu.
“Kalau tidak becus bongkar korupsi, angkat kaki dari sini! Kami tidak butuh aparat penegak hukum yang hanya duduk manis di balik meja,” tegas Jusril, Sekretaris GPM Taliabu, Senin (4/8/2025).
GPM menyorot keras lambannya penanganan dua laporan resmi dugaan korupsi proyek di Dinas PUPR, yang sudah dilayangkan masyarakat sejak Januari 2025. Salah satu proyek yang diduga bermasalah adalah pembangunan jalan Tabona-Peleng oleh CV Sumber Berkat Utama, dengan nilai kontrak Rp7 miliar lebih.
Hasil pemeriksaan fisik BPK menunjukkan progres proyek hanya 32,32 persen hingga 30 Maret 2024. Namun, kontraktor telah dibayar penuh 100 persen. Kelebihan pembayaran mencapai angka mencengangkan: Rp4,2 miliar lebih. Artinya, miliaran uang rakyat diduga digelontorkan tanpa wujud nyata di lapangan.
“Ini bukan lagi dugaan, tapi sudah terang-benderang. Ada dugaan kuat kejahatan berjamaah antara kontraktor, pejabat PUPR, dan oknum di lingkar kekuasaan,” kata Jusril.
GPM mendesak agar Eks Bupati Pulau Taliabu, Aliong Mus, segera diperiksa karena disebut-sebut ikut bermain dalam skandal tersebut. Nama Aliong mencuat sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas hancurnya sistem pengawasan proyek daerah.
Ironisnya, hingga kini, tak ada satu pun pejabat atau kontraktor yang diseret ke meja hijau. Bahkan, denda keterlambatan sebesar Rp205 juta lebih pun belum dikenakan oleh PPK kepada rekanan yang jelas-jelas wanprestasi.
“Jangan-jangan aparat penegak hukum juga ikut bermain? Kalau tidak, buktikan dengan tindakan, bukan diam seribu bahasa!” bentak Jusril.
GPM memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bila perlu, mereka akan turun ke jalan, menggalang solidaritas nasional untuk menekan Kejagung agar mengambil alih kasus dugaan korupsi ini.
“Rakyat Taliabu muak dengan janji dan rapat. Kami butuh jaksa yang berani, bukan jaksa yang sibuk menyelamatkan citra di tengah bangkai korupsi yang membusuk!” pungkasnya.
RaJak
