Jakarta, Investigasi.news — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum tegas di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD dalam Sidang Tahunan 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (15/8/2025). Ia memperingatkan para “orang besar” – termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan TNI/Polri serta elite partai politik – agar tidak menjadi beking tambang ilegal.
Prabowo membeberkan data mencengangkan: terdapat **1.063 tambang ilegal** di seluruh Indonesia yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara minimal **Rp300 triliun**.
> *“Saya beri peringatan, apakah ada jenderal TNI, Polri, atau mantan jenderal – siapapun – jangan coba-coba membekingi tambang ilegal. Atas nama rakyat, kami akan bertindak.”*
Prabowo menegaskan penertiban tambang ilegal membutuhkan dukungan politik dari seluruh partai. Ia juga meminta kader partainya sendiri, Gerindra, tidak mencari perlindungan jika terlibat.
> *“Kalau ada kader saya yang ikut bermain, laporkan saja! Saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau perlu turunkan pasukan dari provinsi lain untuk menindak.”*
Presiden juga memastikan pemerintah tetap memberi ruang bagi penambang rakyat kecil dengan skema koperasi dan legalisasi, namun menolak mentolerir praktik penjarahan sumber daya yang berlindung di balik nama rakyat.
—
**Lahan Sawit Bermasalah 3,1 Juta Hektare Berhasil Diambil Alih Negara**
Selain tambang ilegal, Prabowo juga mengungkap langkah tegas pemerintah terhadap jutaan hektare lahan sawit yang melanggar aturan. Berdasarkan temuan pemerintah, dari potensi **5 juta hektare kebun sawit bermasalah**, sebanyak **3,1 juta hektare sudah berhasil dikuasai kembali negara**.
> *“Ada keputusan pengadilan sudah inkrah 18 tahun lalu tapi tidak pernah dieksekusi. Sekarang kita ambil alih! Untuk itu, kita turunkan pasukan TNI guna mengawal tim di lapangan karena sering terjadi perlawanan. Siapa melawan Pemerintah NKRI, kita hadapi!”* tegasnya.
Langkah ini merupakan implementasi *Perpres No.5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan*, sekaligus jawaban atas pembiaran puluhan tahun pada perkebunan sawit yang berdiri di kawasan hutan lindung, tidak membayar pajak, hingga mengubah izin secara ilegal.
—
**Komitmen Tegakkan Kedaulatan Sumber Daya Alam**
Di akhir pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya memimpin perang terhadap mafia tambang dan kebun ilegal demi mengembalikan hak rakyat dan negara.
> *“Jika ingin menambang, patuhi aturan. Jika ingin berkebun, hormati hukum. Saatnya kita jaga sumber daya bangsa untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir elit,”* pungkasnya penuh tekanan.
*(Redaksi)*
