Jakarta, Investigasi.news– Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas ini merupakan kolaborasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga.
Acara bertema “Akselerasi Akses Keuangan Daerah Menuju Ekonomi Merata dan Berdaya Saing” ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen daerah dalam memperluas akses pembiayaan dan literasi keuangan bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa TPAKD berperan penting dalam membuka akses pembiayaan bagi UMKM, memperluas literasi keuangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“TPAKD harus hadir untuk mendorong pemerataan ekonomi. Ini menjadi salah satu kunci dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tegas Airlangga.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan mutlak diperlukan untuk mempercepat pemerataan ekonomi.
“Inklusi keuangan berarti memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sedangkan literasi keuangan memastikan masyarakat mampu mengelola keuangannya secara bijak. Dua hal ini harus berjalan beriringan untuk menuju kemandirian ekonomi nasional,” jelasnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan perlunya langkah transformatif agar TPAKD dapat berperan sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional.
“Kami meluncurkan road map TPAKD 2026–2030 sebagai panduan arah kebijakan ke depan. Penguatan sektor keuangan daerah menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam kesempatan itu menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan melalui TPAKD yang telah aktif sejak 2016.
“TPAKD Banyuwangi terus berinovasi memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa agar semakin mandiri secara finansial,” ujar Bupati Ipuk.
Pemkab Banyuwangi bersama OJK Jember juga telah melaksanakan berbagai program literasi keuangan, pelatihan usaha, serta pendampingan pembiayaan yang menyasar pelaku UMKM dan kelompok masyarakat produktif.
Menurut Ipuk, peningkatan literasi keuangan menjadi fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin masyarakat semakin cerdas dalam mengelola keuangan, berani mengembangkan usaha produktif, dan mampu mandiri secara ekonomi,” tutupnya.
Rakornas TPAKD 2025 menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis inklusi keuangan.
Adv/Guh
