Manokwari, Investigasi.news – Momentum penting tercipta di Provinsi Papua Barat, Jumat (17/10/2025), saat Dr. Erwin P.H. Saragih, S.H., M.H. resmi dilantik oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, sebagai Inspektur Daerah Papua Barat definitif. Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa tugas Erwin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan mengukuhkan mandat penuh untuk memperkuat pengawasan internal pemerintahan daerah.
Dari Plt ke Mandat Penuh
Acara yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, dihadiri pejabat tinggi daerah serta unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Gubernur Dominggus Mandacan menekankan bahwa peran Inspektorat sangat strategis dalam menjaga akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta percepatan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jika tidak dilantik segera, Pak Inspektur akan ditarik kembali ke Kejaksaan Agung RI. Pelantikan ini memastikan Inspektur Papua Barat memiliki legitimasi penuh untuk menata kebijakan pengawasan secara sistematis dan berkelanjutan,” jelas Gubernur.
Ia menambahkan, tugas utama Inspektorat adalah pengawasan, audit, pembinaan, serta deteksi dini untuk pencegahan pelanggaran. Semua itu harus dilakukan dengan ketegasan namun tetap memperkuat sinergi lintas OPD.
Jejak Karier yang Gemilang
Dr. Erwin P.H. Saragih mengawali kariernya di Kejaksaan pada awal 2000-an sebagai calon jaksa. Kariernya menanjak dengan penugasan strategis di berbagai daerah, termasuk Plt Kajari Teluk Bintuni, Kajari Biak, dan Kajari Sorong. Ia kemudian menjadi Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat, hingga dipercaya menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penerangan Hukum (Kabag TU Penkum) Kejaksaan Agung RI pada 2023.
Dedikasinya di lembaga Adhyaksa mendapat apresiasi berupa Satyalancana Karya Satya atas integritas dan pengabdian dalam tugas negara. Tahun 2024, ia kembali ke tanah kelahiran, Manokwari, untuk mengemban amanah sebagai Plt Inspektur Papua Barat, hingga kini resmi menjabat Inspektur definitif.
Arah Kebijakan Pengawasan yang Tegas dan Sistematis
Sebagai Inspektur, Erwin menegaskan empat prioritas pengawasan:
- Penanganan Temuan BPK dan Pemulihan Kerugian Negara – Menekankan tindak lanjut cepat agar tidak menumpuk dari tahun ke tahun.
- Sinergi APIP dan APH – Memperkuat kolaborasi antara pengawas internal dan aparat penegak hukum agar pengawasan berdampak hukum.
- Pendekatan Teguran hingga Eskalasi – Pembinaan bertahap mulai dari teguran administratif hingga tindakan lebih lanjut bila pelanggaran berulang.
- Peningkatan Kapasitas Auditor Internal – Melalui pelatihan SPIP dan pembinaan teknis untuk memperkuat fungsi pencegahan.
Erwin menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan yang kuat, independen, dan berkelanjutan, tidak bergantung pada figur semata. “Pengawasan harus berjalan meskipun pejabat berganti. Integritas dan transparansi menjadi fondasi utama,” ujarnya.
Menghadapi Tantangan dengan Integritas
Ia sadar tantangan tidak ringan. Resistensi dari beberapa OPD dan tekanan politik bisa muncul. Namun, perpaduan ketegasan hukum dari latar belakang kejaksaan dan pendekatan humanis dalam pembinaan birokrasi menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan tersebut.
Dengan pelantikan ini, Dr. Erwin P.H. Saragih berada di garis depan pengawasan keuangan dan kinerja pemerintahan Papua Barat, membawa semangat baru menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Jhonsa
