Cilacap, Investigasi.news — Proyek peningkatan jalan Caruy–Kutasari (Cipari) yang dikerjakan oleh CV. Sinar Matahari Terbit dengan nilai kontrak sebesar Rp689.619.000 kini menuai sorotan publik. Meski proyek tersebut telah dinyatakan selesai dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), kondisi jalan justru mulai rusak padahal masih dalam masa pemeliharaan.
Kerusakan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat setelah beberapa media lokal menyorot kondisi jalan yang tampak retak dan berlubang di sejumlah titik. Menariknya, usai pemberitaan muncul, pihak pelaksana langsung melakukan perbaikan pada Kamis (16/10/2025). Namun, hasil perbaikan tersebut kembali rusak dalam waktu singkat.
Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, pihak pelaksana memberikan tanggapan singkat.
“Mohon maaf, untuk perbaikan kemarin memang belum maksimal. Hari ini sudah diperbaiki kembali. Semoga tidak ada masalah lagi,” ujar U, perwakilan pelaksana proyek, Jumat (17/10/2025).
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai proyek ini menjadi bahan perbincangan masyarakat karena kondisi jalan yang baru selesai sudah menunjukkan kerusakan.
“Kalau masa pemeliharaan saja sudah rusak begini, bagaimana nanti setelah masa perawatan selesai? Kami khawatir jalan ini akan semakin parah,” ucapnya.
Warga juga membandingkan kualitas pembangunan jalan di Kabupaten Banyumas yang dinilai jauh lebih baik.
“Di Banyumas, jalan hasil proyek pemerintah bisa bertahan lama dan dinikmati masyarakat. Tapi di Cilacap, belum lama selesai sudah rusak lagi. Ada apa sebenarnya?” ungkap warga tersebut dengan nada heran.
Kritik juga datang dari TO, seorang aktivis anti-korupsi. Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Cilacap.
“Kalau dari pandangan kasat mata saja sudah terlihat rusak, wajar kalau masyarakat mempertanyakan kinerja PPHP. Ini harus menjadi bahan evaluasi Bupati terkait kualitas pengawasan dan penerimaan pekerjaan,” tegas TO.
Ia menambahkan, Bupati dan Wakil Bupati Cilacap diharapkan menindaklanjuti persoalan ini dengan langkah konkret.
“Kami percaya Bupati mendukung penuh program Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, kami minta agar Inspektorat Kabupaten Cilacap segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini,” ujarnya.
Lebih jauh, TO juga meminta Kejaksaan Negeri Cilacap turun tangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Jika masa pemeliharaan berakhir dan terbukti ada unsur kerugian negara, maka pihak-pihak yang terlibat harus diproses secara hukum. Ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan pembangunan di Cilacap berjalan bersih,” pungkasnya.
Kerusakan dini pada proyek bernilai ratusan juta rupiah ini menjadi cerminan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan publik. Publik kini menantikan langkah tegas pemerintah daerah dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas proyek infrastruktur di Kabupaten Cilacap.
Tim
