Batam, Investigasi.News – Di tengah posisinya sebagai kawasan perdagangan dan perbatasan strategis, pesisir Batam kembali diterpa dugaan praktik ilegal. Jalur laut di wilayah Sekupang yang semestinya menjadi pintu resmi distribusi barang justru diduga dimanfaatkan sebagai lintasan penyelundupan beras dalam skala signifikan. Jika benar, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sinyal serius lemahnya pengawasan laut.
Tim investigasi yang turun langsung ke lapangan mendapati aktivitas mencurigakan di salah satu pelabuhan tidak resmi atau yang dikenal sebagai “pelabuhan tikus” di kawasan Sekupang. Kegiatan berlangsung pada malam hari—waktu yang kerap dipilih untuk meminimalkan perhatian publik.
Dari pantauan di lokasi, kapal-kapal kayu datang bergantian. Proses bongkar muat berjalan cepat, rapi, dan terkoordinasi. Tidak tampak kepanikan ataupun upaya sembunyi-sembunyi berlebihan. Situasinya justru menyerupai aktivitas rutin yang telah terjadwal.
Beras yang dibongkar diduga tidak melalui prosedur kepabeanan resmi. Informasi yang dihimpun menyebutkan komoditas tersebut selanjutnya dikirim ke sejumlah wilayah di Kepulauan Riau, terutama menuju Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Apabila dugaan ini terbukti, praktik tersebut berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana kepabeanan dengan konsekuensi hukum yang tidak ringan.
Aktivitas yang disebut berlangsung berulang dan relatif terbuka memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana jalur yang telah lama dikenal rawan itu dapat beroperasi tanpa hambatan berarti? Apakah patroli dan pengawasan laut berjalan optimal? Ataukah terdapat celah dalam sistem pengendalian distribusi barang yang dimanfaatkan secara sistematis?
Sebagai kawasan perbatasan dan pusat arus barang internasional, Batam seharusnya berada dalam radar pengawasan ketat lintas instansi. Dugaan ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengendalian yang perlu segera dievaluasi.
Masuknya beras secara tidak resmi juga berpotensi menimbulkan dampak luas, mulai dari terganggunya stabilitas harga pasar lokal, kerugian bagi pelaku usaha resmi, hilangnya potensi penerimaan negara, hingga risiko beredarnya produk pangan tanpa pengawasan mutu yang memadai. Jika pola seperti ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terbentuk jaringan distribusi ilegal yang semakin kuat dan sulit diberantas.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum dan instansi pengawasan di wilayah perairan Batam. Publik menunggu langkah konkret dan transparan untuk memastikan apakah dugaan ini merupakan aktivitas sporadis atau bagian dari jaringan terstruktur yang telah lama beroperasi.
Fransisco Chrons
