Kota Malang, investigasi.news —
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk “Momentum Bulan Ramadan 1447 H/2026 M” pada Senin (23/2/2026) di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Jalan Panji Suroso 5C, Polowijen, Blimbing.
Kegiatan yang berlangsung pukul 14.00–18.00 WIB tersebut menghadirkan Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Agenda dilanjutkan dengan buka puasa bersama sebagai bagian dari konsolidasi dan penguatan silaturahmi kader.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran partai di tengah masyarakat, terutama pada momentum Ramadan yang sarat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.
Ia mempertanyakan sejauh mana keberadaan partai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta apakah aspirasi dari bawah telah sungguh-sungguh diperjuangkan di ruang kebijakan. Menurutnya, PDI Perjuangan harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diperjuangkan fraksi di legislatif berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
“Partai tidak boleh terputus dari akar rumput. Aspirasi dari ranting, PAC, hingga DPC harus menjadi landasan perjuangan di DPRD,” tegasnya di hadapan jajaran pengurus DPC, PAC, ranting, anak ranting, serta anggota Fraksi DPRD Kota Malang yang hadir.
Dalam kesempatan tersebut, isu penonaktifan sekitar 1,4 juta warga Jawa Timur dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional turut menjadi sorotan. Isu ini mencuat setelah adanya pemutakhiran data kepesertaan secara nasional yang berdampak pada hilangnya status bantuan iuran bagi jutaan warga, termasuk di Jawa Timur.
Sri Untari Bisowarno menyatakan, “Persoalan tersebut harus disikapi serius karena menyangkut hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.”
Ia menambahkan, “Sebagai komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, Komisi E DPRD Jawa Timur terus mendorong verifikasi dan validasi ulang data agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak akibat persoalan administratif.”
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus diperkuat agar tidak terjadi kekosongan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran struktur partai dalam membantu menyerap dan mengawal laporan masyarakat di tingkat bawah.
Kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi forum penyamaan persepsi antara struktur partai dan anggota legislatif. DPC menegaskan bahwa soliditas kader menjadi kunci agar perjuangan partai tetap fokus pada kepentingan rakyat kecil.
Di akhir acara, seluruh peserta mengikuti buka puasa bersama sebagai simbol penguatan ukhuwah dan konsolidasi internal partai menjelang agenda politik dan sosial ke depan.
Dengan mengangkat isu kebangsaan, penguatan kerukunan, serta perhatian terhadap persoalan kesejahteraan seperti PBI JKN, kegiatan ini menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang menyatakan tetap berpihak pada masyarakat kecil dan berupaya menjembatani aspirasi dari bawah ke ruang kebijakan.
(sGTh)
