Nasional- Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA.
Dukungan kementerian ini difokuskan pada aspek perolehan serta legalisasi tanah yang akan digunakan sebagai lokasi proyek percontohan.
Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, mengatakan bahwa ketahanan ekonomi perempuan menjadi alasan utama dukungan penuh terhadap program tersebut.
Menurut Ossy, penguatan ekonomi keluarga melalui KPLP diyakini mampu meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN sangat mendukung program ini, terlebih karena berkaitan dengan peningkatan ketahanan ekonomi perempuan dan keluarga. Karena ini juga akan sangat berdampak pada meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak,” ujar Wamen Ossy dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian PPPA, Selasa (07/04/2026).
Wamen Ossy menjelaskan, untuk lahan yang akan digunakan, disarankan Kementerian PPPA terlebih dahulu tentukan lokasi yang paling sesuai.
Jika menggunakan tanah telantar, maka proses penanganannya berada langsung di bawah kewenangan penuh Kementerian ATR/BPN.
Namun, untuk tanah milik TNI, BUMN, atau Pemda, lahan harus berstatus clean and clear sebelum dapat dimanfaatkan.
“Untuk tanah yang bukan tanah telantar harus secara sukarela ingin dilepas oleh mereka, kemudian dilepaskan kepada negara, kemudian pemanfaatannya bisa diberikan kepada Kementerian PPPA untuk diserahkan kepada siapa pun subjek yang akan diberikan. Lalu ada juga di Bank Tanah, ini juga mungkin perlu koordinasi kepada Badan Bank Tanah,” terang Wamen Ossy. ( Wahyu )
