Lubuk Basung — Yayasan Plan International Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Agam menggelar kegiatan sosialisasi mekanisme rujukan dan pelaporan kekerasan berbasis gender pasca bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sakura Lubuk Basung pada 21 April 2026 dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Dalduk KB PP dan PA Kabupaten Agam, Drs. Surya Wendri.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor, di antaranya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hasneril, Dinas Pendidikan, DPMN, Kemenag, Camat Palembayan Endrisasmen, kepala sekolah yang daerahnya terkena bencana, serta Forum Anak Kabupaten Agam. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menangani isu kekerasan berbasis gender.
Sebelum acara resmi dibuka, moderator Muhammad Raffa memandu jalannya kegiatan dengan suasana hangat, diawali dengan pantun pembuka yang mengundang perhatian peserta.
Dalam sambutannya, Surya Wendri menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Agam tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga meningkatkan kerentanan sosial, terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Ia menyebutkan bahwa dalam situasi darurat maupun pasca bencana, risiko kekerasan berbasis gender—baik fisik, psikis, maupun eksploitasi—cenderung meningkat.
“Pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan sosialisasi ini karena menjadi langkah penting dalam memperkuat pemahaman bersama terkait mekanisme pelaporan dan sistem rujukan yang terpadu,” ujarnya.
Ia juga memaparkan data kasus kekerasan di Kabupaten Agam. Pada tahun 2025 tercatat 17 kasus pada perempuan dan 76 kasus pada anak. Sementara hingga Maret 2026, terdapat 6 kasus pada perempuan dan 33 kasus pada anak. Namun demikian, pasca bencana, angka kekerasan dilaporkan nihil berkat langkah cepat pemerintah daerah dalam upaya preventif.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Zera Mendoza dan Elena, yang memberikan pemaparan terkait sistem pelaporan, alur rujukan layanan, serta pentingnya peran lintas sektor dalam penanganan korban secara cepat dan berkeadilan. Sesi tanya jawab juga berlangsung aktif dengan partisipasi peserta dari berbagai latar belakang.
Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sistem perlindungan, khususnya dalam situasi pasca bencana. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan seperti Plan Indonesia, dinilai sangat strategis dalam mewujudkan daerah yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing serta memahami dengan baik mekanisme pelaporan dan rujukan kasus kekerasan berbasis gender.
Dengan semangat kolaborasi, Kabupaten Agam menegaskan langkahnya menuju daerah yang tangguh, inklusif, dan bebas dari kekerasan.
Daji
