Skandal dugaan mangkraknya pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kini memasuki babak baru. Bukan hanya soal proyek bernilai ratusan juta rupiah yang tak kunjung selesai, tetapi juga muncul tekanan terhadap media untuk menghapus pemberitaan—memicu tanda tanya besar soal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
Permasalahan bermula dari proyek pembangunan GOR yang disebut-sebut telah menelan anggaran lebih dari Rp400 juta. Namun hingga memasuki tahun 2026, bangunan tersebut justru terbengkalai dan tak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya penyalahgunaan anggaran dalam proyek infrastruktur desa tersebut.
Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, Kepala Desa Tirta Makmur, Solikin, justru mengambil langkah yang menuai kontroversi. Dalam pertemuan dengan tim media yang telah memberitakan proyek mangkrak tersebut pada 23 April 2026, ia secara langsung meminta agar berita tersebut segera dihapus. Permintaan itu disampaikan tanpa basa-basi, seolah ingin meredam penyebaran informasi yang sudah terlanjur diketahui publik.
Lebih jauh, kepala desa berdalih bahwa pemberitaan tersebut tidak akurat. Ia mengoreksi bahwa proyek mangkrak bukan sejak 2023, melainkan sejak 2024 hingga 2026. Ia juga menyebut nilai anggaran bukan mencapai Rp3–4 miliar, melainkan “hanya” sekitar Rp1 miliar lebih. Namun pernyataan ini justru membuka pertanyaan baru: jika memang anggaran sebesar itu telah digelontorkan, mengapa hasil pembangunan tidak kunjung terlihat?
Ketegangan semakin terasa saat salah satu tim media mencoba menggali lebih dalam soal keberadaan anggaran yang telah digunakan. Bukannya memberikan jawaban transparan, kepala desa justru merespons dengan nada menghindar. Ia bahkan melontarkan pernyataan bernada ancaman halus, bahwa pihaknya “bisa berbuat jahat” jika menginginkan, namun memilih untuk tidak melakukannya. Pernyataan ini semakin memperkuat kesan adanya upaya intimidasi terhadap kerja jurnalistik.
Di sisi lain, kejanggalan juga muncul dari hasil audit Inspektorat Banyuasin yang sebelumnya menyatakan proyek GOR tersebut “bersih” dan tidak bermasalah. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bangunan terbengkalai selama bertahun-tahun, bahkan diakui sendiri oleh kepala desa. Ketidaksesuaian antara hasil audit dan kondisi nyata ini memicu dugaan adanya sesuatu yang tidak beres dalam proses pengawasan.
Kepala desa juga mengakui bahwa pada tahun 2023–2024, Desa Tirta Makmur menerima kucuran Bantuan Keuangan Desa (BKD) untuk pembangunan tersebut. Secara logika, proyek GOR seharusnya sudah rampung dan siap digunakan masyarakat. Namun kenyataannya, bangunan tersebut justru tidak bisa difungsikan sama sekali—menjadi simbol kegagalan perencanaan dan pelaksanaan.
Lebih lanjut, kepala desa mengungkapkan bahwa pembangunan awal memang dikerjakan oleh pihak desa. Namun karena dana disebut telah habis, penyelesaian proyek kemudian diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Pernyataan ini kembali menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin proyek dengan anggaran hingga lebih dari Rp1 miliar berakhir tanpa penyelesaian yang jelas?
Dengan kondisi proyek yang mangkrak sejak 2024 hingga 2026, serta pengakuan langsung dari kepala desa, dugaan penyelewengan anggaran semakin menguat. Apalagi, bangunan yang seharusnya menjadi fasilitas publik justru kini terbengkalai tanpa kepastian kelanjutan.
Kasus ini tidak hanya menyisakan persoalan pembangunan yang gagal, tetapi juga menyoroti lemahnya transparansi, dugaan tekanan terhadap media, serta tanda tanya besar terhadap integritas pengawasan. Hingga berita ini diturunkan, GOR Desa Tirta Makmur masih berdiri tanpa fungsi—menjadi saksi bisu dugaan carut-marut pengelolaan anggaran desa.
M. Buddi
