Nasional-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu.
Dalam Kick Off Meeting di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Senin (4/5/2026), ia menyampaikan tiga bentuk dukungan utama, yaitu sinkronisasi rencana tata ruang, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.
Menurutnya, sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk penting agar proyek tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga sesuai secara spasial dan legal.
Ossy menjelaskan, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) saat ini telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall).Penyesuaian juga akan dilakukan di tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk,” katanya.
Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, siap mempercepat penerbitan KKPR, terutama jika proyek tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan tetap memperhatikan kewenangan lintas sektor, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar keduanya.
Dalam hal pengadaan tanah, pihaknya juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.
Ossy menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya melalui working group, guna memastikan integrasi dan overlay peta berjalan optimal.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa proyek ini membutuhkan pendekatan terintegrasi.
“Pendekatan tidak bisa parsial. Harus menyeluruh dari hulu ke hilir, mencakup darat hingga laut, serta melibatkan semua pihak,” ujarnya. ( Wahyu )
